BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., meminta seluruh sektor terus bersinergi dalam mempertahankan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa, 2 Juni 2026.

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025, kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu (sebanyak) 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” ucap Gubernur.

Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga bersama oleh Pemerintah Provinsi Jateng, pemerintah kabupaten/kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Terlebih, sejumlah daerah mulai bersiap menghadapi musim kemarau. 

Oleh karena itu, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah rawan kekeringan, lokasi sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian. Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI terkait upaya pipanisasi dan sumurisasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah yang akan diintervensi,” ujarnya.

Ia menyebut, pembagian peran TNI dan Polri dalam pencegahan kekeringan telah dilakukan. TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi, sedangkan Polri mendukung distribusi air dengan kendaraan yang dimiliki. 

Gubernur mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya, seperti setrum listrik. Menurutnya, keselamatan petani harus menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas pangan.

Terkait gangguan kera di kawasan pertanian, ia menegaskan agar penanganan yang dilakukan tidak bertujuan untuk membunuh satwa tersebut. Maka dari itu, Pemprov Jateng akan bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan hama.

Sementara itu, sejumlah bupati/wali kota di wilayah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jateng dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing. 

Pada kesempatan itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, menyampaikan, kondisi ketahanan pangan daerahnya relatif aman. Ia menyebut, Sragen masih memiliki surplus produksi beras dibandingkan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, ia berharap ada perhatian khusus bagi daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian. 

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” ucapnya.

Guna mendukung ketahanan pangan, Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, mengatakan bahwa diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi untuk memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Ia menyatakan telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek atau sumur bor yang dibuat dengan cara memantek/memasukkan pipa besi ke dalam tanah, dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur. Sementara untuk tahun berikutnya, pembangunan ditambah sekitar 253 sumur.

Usulan penguatan irigasi turut disampaikan oleh Bupati Boyolali, Agus Irawan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, Boyolali meminta dukungan perbaikan irigasi agar lahan pertanian menjadi lebih produktif.

Ia menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali yang hanya bisa panen 1-2 kali dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, ia berharap produktivitas lahan bisa meningkat.

Selain irigasi, Boyolali juga menyampaikan persoalan gangguan kera di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Satwa tersebut disebut turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran. Maka dari itu, pihaknya berharap ada bantuan terkait penanganan masalah tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto, menyampaikan kondisi pangan daerahnya relatif aman. Sukoharjo melaporkan surplus beras pada tahun 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Ia mengatakan, Sukoharjo telah menyiapkan upaya pencegahan untuk menghadapi potensi El Nino kecil melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.