Foto : Fajar (Humas Jateng)
Foto : Fajar (Humas Jateng)
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyambut positif program insentif bagi guru non-ASN dan pendidik nonformal, yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Menurutnya, pemberian insentif merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
"Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara," ucap Gubernur usai menghadiri acara Peluncuran Program Insentif Guru Non-ASN, Bantuan Subsidi Upah Pendidik Nonformal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S1/D4 untuk Guru di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Ketiga program itu diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, yang dikemas dalam tajuk "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru". Pemberian insentif ini sekaligus menjadi rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru di Jateng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng mengupayakan pemberian gaji/honorarium bagi guru di satuan pendidikan negeri (SMA, SMK, dan SLB), yang nilainya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Honorarium bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu, ditanggung oleh APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Pada tahun 2025, alokasi BOP Pendidikan dalam APBD Provinsi Jateng nilainya sebesar Rp472,381 miliar. Diketahui, guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada satuan pendidikan negeri di Jateng jumlahnya sebanyak 3.043 orang, terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
Khusus untuk guru pada satuan pendidikan swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan, yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Pada tahun ini, APBD Provinsi Jateng mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp142,632 miliar.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga memiliki program pemberian insentif bagi guru di Jateng. Insentif diberikan untuk seluruh pengajar agama, baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dikdasmen RI, Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru" berisi tiga program strategis Kemendikdasmen, dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto.
Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bapak Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Guna meningkatkan kompetensi para guru, pada tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1/D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif sebesar Rp300 ribu/bulan, bagi 341.248 guru honorer selama kurang lebih 7 bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
"Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) nonformal. BSU sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan. (Selain itu,) juga ada tunjangan sertifikasi bagi 1.438.029 guru di Indonesia," ucap Menteri Dikdasmen.
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menyambut positif program insentif bagi guru non-ASN dan pendidik nonformal, yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Menurutnya, pemberian insentif merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
"Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara," ucap Gubernur usai menghadiri acara Peluncuran Program Insentif Guru Non-ASN, Bantuan Subsidi Upah Pendidik Nonformal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S1/D4 untuk Guru di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Ketiga program itu diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, yang dikemas dalam tajuk "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru". Pemberian insentif ini sekaligus menjadi rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Terkait upaya peningkatan kesejahteraan guru di Jateng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jateng mengupayakan pemberian gaji/honorarium bagi guru di satuan pendidikan negeri (SMA, SMK, dan SLB), yang nilainya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Honorarium bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu, ditanggung oleh APBD Provinsi Jateng melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Pada tahun 2025, alokasi BOP Pendidikan dalam APBD Provinsi Jateng nilainya sebesar Rp472,381 miliar. Diketahui, guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada satuan pendidikan negeri di Jateng jumlahnya sebanyak 3.043 orang, terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
Khusus untuk guru pada satuan pendidikan swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan, yang salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru melalui skema belanja Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa). Pada tahun ini, APBD Provinsi Jateng mengalokasikan anggaran BOSDa sebesar Rp142,632 miliar.
Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga memiliki program pemberian insentif bagi guru di Jateng. Insentif diberikan untuk seluruh pengajar agama, baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu.
Dalam kesempatan itu, Menteri Dikdasmen RI, Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa "Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru" berisi tiga program strategis Kemendikdasmen, dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto.
Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bapak Presiden dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025, yang menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Guna meningkatkan kompetensi para guru, pada tahun ini pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1/D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan insentif sebesar Rp300 ribu/bulan, bagi 341.248 guru honorer selama kurang lebih 7 bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
"Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) nonformal. BSU sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan. (Selain itu,) juga ada tunjangan sertifikasi bagi 1.438.029 guru di Indonesia," ucap Menteri Dikdasmen.
Berita Terbaru