Foto : Gholib (Humas Jateng)
Foto : Gholib (Humas Jateng)
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menilai, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Jawa Tengah sangat tepat, untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Saat ini, sudah ada 14 rintisan Sekolah Rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pembangunan sekolah tersebut dinilai mampu membantu menuntaskan kemiskinan serta memperbanyak sekolah vokasi di provinsi ini.
“Karena Jawa Tengah itu, proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya," ucap Gubernur di sela mendampingi Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, saat meninjau SRT 45 Semarang pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Sebagai informasi, saat ini SRT 45 Semarang menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP), Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Sekolah tersebut merupakan satu dari 14 rintisan Sekolah Rakyat tahap 1 yang sudah beroperasi di Jateng. Sementara itu, Sekolah Rakyat tahap 2 di Jateng masih dipersiapkan dan diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2026 di 11 kabupaten/kota.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan persoalan kemiskinan melalui sektor pendidikan, di antaranya mendirikan SMK Jateng di Kota Semarang, kabupaten Pati, dan kabupaten Purbalingga, serta bekerja sama dengan sekolah swasta menyelenggarakan program Sekolah Kemitraan. Program-program tersebut memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu agar mereka bisa mengenyam bangku pendidikan.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan, gedung SRT 45 Semarang merupakan gedung sementara. Nantinya, gedung permanen akan mulai dibangun pada tahun 2025, dengan daya tampung sekitar 1.000 siswa dari SD-SMP-SMA.
"Lahannya nanti yang menyiapkan Wali Kota, pembangunan dilakukan dengan APBN. Luasnya nanti sekitar 7-8 hektare," katanya.
Area SRT 45 Semarang juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, dan ruang ekstrakurikuler.
"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa pindah ke gedung permanen," jelasnya.
Program SRT menjadi salah satu upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat dibangun dengan prinsip trilogi keberpihakan, yakni memuliakan mereka yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan menyentuh anak-anak dari lapisan paling bawah, yang bahkan mungkin tidak pernah membayangkan bisa bersekolah.
Maka dari itu, keberadaan Sekolah Rakyat berperan penting dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui, saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi di Indonesia.
"Jadi selain anak-anaknya sekolah, orang tua atau wali siswa juga akan mengikuti program pemberdayaan, seperti menerima bansos (bantuan sosial) dan pelatihan, sehingga dalam lima tahun sudah bisa terangkat kesejahteraannya. Anaknya lulus, keluarganya lepas dari kemiskinan," ungkap Mensos.
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., menilai, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di Jawa Tengah sangat tepat, untuk mengurangi angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Saat ini, sudah ada 14 rintisan Sekolah Rakyat yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pembangunan sekolah tersebut dinilai mampu membantu menuntaskan kemiskinan serta memperbanyak sekolah vokasi di provinsi ini.
“Karena Jawa Tengah itu, proyeksinya sekarang adalah investasi padat karya," ucap Gubernur di sela mendampingi Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, saat meninjau SRT 45 Semarang pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Sebagai informasi, saat ini SRT 45 Semarang menempati gedung sementara di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP), Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Sekolah tersebut merupakan satu dari 14 rintisan Sekolah Rakyat tahap 1 yang sudah beroperasi di Jateng. Sementara itu, Sekolah Rakyat tahap 2 di Jateng masih dipersiapkan dan diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2026 di 11 kabupaten/kota.
Selain Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan persoalan kemiskinan melalui sektor pendidikan, di antaranya mendirikan SMK Jateng di Kota Semarang, kabupaten Pati, dan kabupaten Purbalingga, serta bekerja sama dengan sekolah swasta menyelenggarakan program Sekolah Kemitraan. Program-program tersebut memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu agar mereka bisa mengenyam bangku pendidikan.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan, gedung SRT 45 Semarang merupakan gedung sementara. Nantinya, gedung permanen akan mulai dibangun pada tahun 2025, dengan daya tampung sekitar 1.000 siswa dari SD-SMP-SMA.
"Lahannya nanti yang menyiapkan Wali Kota, pembangunan dilakukan dengan APBN. Luasnya nanti sekitar 7-8 hektare," katanya.
Area SRT 45 Semarang juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, asrama siswa, asrama guru, perpustakaan, lapangan olahraga, aula, dan ruang ekstrakurikuler.
"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa pindah ke gedung permanen," jelasnya.
Program SRT menjadi salah satu upaya penuntasan kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat dibangun dengan prinsip trilogi keberpihakan, yakni memuliakan mereka yang kurang mampu, menjangkau yang belum terjangkau, dan menyentuh anak-anak dari lapisan paling bawah, yang bahkan mungkin tidak pernah membayangkan bisa bersekolah.
Maka dari itu, keberadaan Sekolah Rakyat berperan penting dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diketahui, saat ini sudah ada 165 Sekolah Rakyat yang beroperasi di Indonesia.
"Jadi selain anak-anaknya sekolah, orang tua atau wali siswa juga akan mengikuti program pemberdayaan, seperti menerima bansos (bantuan sosial) dan pelatihan, sehingga dalam lima tahun sudah bisa terangkat kesejahteraannya. Anaknya lulus, keluarganya lepas dari kemiskinan," ungkap Mensos.
Berita Terbaru