SEMARANG – Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, menilai Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. 

Sebab, Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, melalui kebijakan-kebijakannya memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ekonomi di sektor tersebut. 

"Dukungan Jawa Tengah terhadap penguatan ekonomi syariah ini luar biasa. Dalam gelaran Anugerah Adinata Syariah, Jateng selalu ada yang menang. Komitmen kepala daerah juga sudah masuk dalam arah kebijakan. Jawa Tengah ini sudah masuk radar provinsi dengan pengembangan ekonomi syariah yang besar," ucap Emir dalam acara Penguatan Literasi Brand Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 6 November 2025. 

Menurutnya, saat ini ekonomi syariah bukan hanya sekadar alternatif pembangunan ekonomi, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem utama yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hingga kini, sudah ada 26 provinsi yang memasukkan muatan ekonomi syariah dalam RPJMD, termasuk Jawa Tengah.  

Emir mengemukakan, tiga indikator pengembangan ekonomi syariah yang dimasukkan dalam RPJMD, yaitu jumlah produk tersertifikasi halal, aset perbankan syariah per Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan indeks zakat nasional yang diukur sampai kabupaten/kota. 

"Dalam hal ini Jateng sudah memenuhinya," katanya.

Meskipun demikian, Emir mengungkapkan, masih ada pekerjaan rumah dalam pengembangan ekonomi syariah, yakni inklusi keuangan syariah tingkat nasional yang masih berada pada angka 13%. Demikian pula, literasi keuangan syariah yang masih harus terus digenjot. 

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS) Jawa Tengah, Nyata Nugraha, mengamini komitmen yang telah dilakukan oleh Pemprov Jateng. Ia mencatat, upaya yang dilakukan oleh Jateng, bahkan sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya melalui gelaran Jateng Halal Fair Tahun 2024 dan Jateng Halal Festival 2025. 

"Jawa Tengah juga menerima Adinata Syariah zona Khas tahun 2024," katanya.

Tak hanya itu, Jateng juga sedang menggodog kawasan wisata ramah muslim, yang kemungkinan akan dicanangkan bersamaan dengan pelaksanaan MTQ Nasional di Jawa Tengah. 

"Ini akan menjadi terobosan bagi Jawa Tengah, yakni mengubah desa wisata menjadi desa wisata ramah muslim pertama di Jawa Tengah," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan terima kasih kepada KNEKS maupun KDEKS yang telah memberikan perhatian dan apresiasi terhadap pengembangan ekonomi syariah di wilayahnya. 

Ia mengatakan, jika mendasari pada jumlah penduduk, mayoritas masyarakat Jateng memeluk agama Islam, sehingga perputaran ekonomi di provinsi ini semestinya didominasi oleh ekonomi syariah. 

Sekda mengatakan, Gubernur Jateng juga sudah melihat potensi ekonomi syariah di daerahnya, sehingga arah kebijakan Jawa Tengah tahun 2027 difokuskan, untuk mewujudkan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. 

Pada kesempatan itu, KNEKS melakukan penyematan Pin Brand Ekonomi Syariah kepada Sekda, sebagai penghargaan terhadap Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan penuh dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.