SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP mendukung kebijakan pengaktifan kembali jembatan timbang oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pengaktifan jembatan timbang dilakukan secara pilot project, namun di tahap awal Jawa Tengah tidak termasuk dalam proyek percobaan yang dikerjasamakan dengan PT Surveyor Indonesia. 

Menurutnya, overdimensi dan overloading (ODOL) kendaraan angkutan berat memang harus segera ditertibkan. Hal ini karena ODOL akan membahayakan sopir, pengguna kendaraan lain, menyebabkan kemacetan hingga kerusakan jalan. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber dalam program Mas Ganjar Menyapa (MGM) yang disiarkan langsung Radio Sindo Trijaya FM dan jaringan lain di seluruh Jawa Tengah, Selasa (7/8/2018). 

“Yang seperti itu membahayakan, yang melebihi segalanya itu menyebabkan jalannya rusak. Itu kalau mereka ngeyel, terus melebihi tonase terus kapasitas jalannya tidak kuat dan remuk,” katanya.

Ganjar mengatakan jika dibandingkan dengan jalan yang ada di DIY yang tidak pernah dilewati kendaraan muatan berat, kondisinya memang lebih bagus di DIY. Hal ini karena hampir semua jalan di Jawa Tengah dilalui kendaraan muatan berat.

Dari data pelanggaran secara nasional mulai Bulan April – Juni 2018 ada 55.009 kendaraan yang diperiksa di 11 titik. Dari keseluruhan itu kendaraan yang melanggar mencapai 78,6 persen. Di mana pelanggaran daya angkut mencapai 43 persen, pelanggaran dimensi 8,15 persen, pelanggaran dokumen 44,92 persen, pelanggaran tata cara 1,6 persen, dan pelanggaran persyaratan teknis 1,9 persen.

Data dari pemerintah pusat menyebutkan dalam kurun waktu Januari – Juli 2018 dari 21.127 pelanggar yang paling banyak dilakukan di Jembatan Timbang Subah Batang sebesar 3.711 pelanggar.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan adanya kebijakan dari Menteri Perhubungan untuk kembali mengaktifkan jembatan timbang membuat para pengusaha angkutan berat berencana menaikkan tarif angkutan barang. Ini yang perlu menjadi perhatian serius karena konsumen yang akan merasa dirugikan. Terlebih lagi kenaikan tarif angkutan barang ini juga berujung pada terjadi inflasi karena adanya kenaikan harga barang.

“Ketika kemarin ada omongan akan dinaikkan (tarif angkut), saya bilang ini mesti diajak bicara. Jangan sampai nanti akhirnya mereka menaikkan semua dan akhirnya terjadi inflasi. Inflasi karena angkutan sering kali tidak terkontrol oleh kita,” tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satriyo Hidayat menyampaikan kebijakan pengaktifan jembatan timbang ini dimulai per 1 Agustus 2018. Kebijakan didasari karena negara selalu mengeluarkan anggaran pemeliharaan jalan sebesar Rp45,7 triliun per tahun diluar anggaran peningkatan jalan. 

Meski anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan cukup besar namun anggaran yang dikucurkan tersebut seolah-olah mengalami backlog karena belum selesai diperbaiki jalan yang dilalui angkutan muatan berat akan rusak lagi.

“Kesan masyarakat seolah-olah pemerintah tidak bekerja, sehingga untuk menghilangkan kesan ini sudah dilakukan penertiban mulai 1 Agustus oleh Kemenhub,” katanya.

Pengaktifan jembatan timbang ini dikerjasamakan dengan PT Surveyor Indonesia agar lebih independen dan bebas pungli. Satriyo mengatakan untuk pilot porject ini, Kemenhub baru menggunakan tiga jembatan timbang di Kali Bandong Tangerang, Losarang Indramayu, dan Widang Tuban karena dinilai memiliki sarana dan prasarana lengkap di antaranya memiliki lahan yang luas dan tempat untuk bongkar barang.

“Untuk di Jawa Tengah setelah Agustus nanti pemerintah pusat akan mengaktifkan Jembatan Timbang Sarang Rembang karena punya luas lahan 1,5 hektare dan sedang dalam perbaikan,” ujarnya.

Satriyo melanjutkan bagi angkutan yang muatannya lebih dari 100 persen muatan asli akan disuruh kembali untuk kemudian membongkar muatannya di gudang atau menurunkan barangnya di jembatan timbang dengan biaya ditanggung pemilik barang. Sementara untuk angkutan barang yang tonasenya melebihi 75 persen akan langsung ditilang.

Kemenhub juga memberikan toleransi selama satu tahun dan enam bulan untuk angkutan barang yang memuat sembako dan semen. Angkutan tersebut diberi toleransi bisa mengangkut barang melebi tonase sebanyak 50 persen.

“Karena memang kalau yang diangkut barang elektronik ongkos kirimnya sesuai dengan barang, tapi kalau yang diangkut seperti sembako harga barang tidak setinggi biaya angkutan,” pungkasnya.

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Ganjar Dorong KUD Muncul Kembali