JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan akan mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo usai menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara Selasa (11/12/2018). Penyerahan dana DIPA dan TKDD tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para menteri, lembaga dan kepala daerah.

"Pemprov Jateng akan mendukung penuh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal itu kami lakukan pada tahun sebelumnya, di mana APBN difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, dan kami juga mengikuti dengan fokus pada pembangunan infrastruktur," ujar Ganjar.

Saat ini lanjut dia, Pemerintah Pusat akan fokus pada peningkatan SDM. Hal itu dilakukan untuk menghadapi perubahan zaman yang semakin luar biasa. "Saya pasti akan dukung program tersebut. Sebab saya yakin, tanpa dukungan daerah tidak mungkin pemerintah pusat dapat berhasil menjalankan programnya, begitu juga sebaliknya, daerah tidak bisa membiayai sendiri program kerja yang ditetapkan. Jadi memang harus selaras antara pemerintah pusat dan daerah," terangnya.

Ganjar juga mengatakan akan mematuhi arahan Presiden terkait penggunaan dana tersebut. Di mana dalam penyerahan DIPA dan TKDD, Presiden menghimbau agar kementerian, lembaga dan kepala daerah menekankan pada kepentingan masyarakat.

"Misalnya untuk kemiskinan, belanja modal dan sebagainya. Presiden juga meminta agar birokrasi mengurangi rapat, kunjungan-kunjungan agar politik penggunaan anggaran dapat efektif. Tentu kami akan melaksanakan arahan dari Presiden tersebut," pungkasnya.

Provinsi Jawa Tengah sendiri dalam kesempatan itu mendapat kucuran dana DIPA dan TKDD tahun 2019 senilai Rp69,349 miliar. Dana tersebut dibagi untuk Pemprov Jateng senilai Rp12,328 miliar dan sisanya untuk 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo saat menyerahkan dana DIPA dan TKDD meminta kepada para kepala lembaga dan kepala daerah agar belanja APBN tidak menguap tanpa ada hasil yang jelas.

"Jangan sampai dana APBN keluar begitu saja. Belanja APBN juga jangan hanya untuk belanja rutin yang tidak ada bekasnya," kata Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden, M Jusuf Kalla. 
Jokowi juga meminta penggunaan APBN tidak habis untuk kegiatan rutinitas tanpa mengukur kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat.

"Semuanya harus money follow programme," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dijelaskan jika pendapatan negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar Rp2,165 triliun. Sementara untuk belanja negara sebesar Rp2,461 triliun. 

Belanja pemerintah pusat dialokasikan melalui kementerian/lembaga sebesar Rp855,4 triliun dan non-K/L  Rp778,9 triliun. Anggaran itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. 

TKDD sebesar Rp826,8 triliun diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah,  mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Bowo/Ibra/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Keberhasilan Reformasi Birokrasi Jateng Jadi Role Model Nasional