SEMARANG - Pemprov Jateng memprioritaskan 14 daerah kabupaten yang masuk zona merah kemiskinan pada program penanggulangan kemiskinan. Bersama instansi terkait, Pemprov Jateng memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja, guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran Jateng.

"Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas Pemprov Jateng dalam program pembangunan lima tahun ke depan. Ini menjadi perhatian kita semua, dengan prinsip keroyokan atau gotong royong, serta dukungan dan komitmen seluruh stakeholder melalui sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan," ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat memberi pengarahan Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan di Jateng, Kamis (17/1/2019).

Di sela rapat yang dihadiri Sekda Jateng Sri Puryono serta seluruh kepala OPD atau yang mewakili itu, Taj Yasin menyebutkan, 14 daerah di Jateng yang menjadi prioritas antara lain Kabupaten Demak, Grobogan, Blora, Rembang, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Banyumas, Kebumen, Klaten, dan Sragen.

Untuk mempercepat penanganan kemiskinan yang tersebar di belasan daerah itu, mantan anggota DPRD Jateng tersebut meminta agar ada pembagian atau pemetaan prioritas wilayah penanggulangan kemiskinan 2019-2023. Pemetaan tersebut yakni untuk Jateng wilayah timur meliputi Kabupaten Demak, Grobogan, Blora, dan Rembang.

Sedangkan Jateng wilayah barat adalah Pemalang dan Brebes, kemudian bagian selatan yakni Wonosobo, Banjarnegara dan Purbalingga, lalu Purworejo, Banyumas dan Kebumen, serta wilayah Soloraya meliputi Klaten dan Sragen.

"Pembagian wilayah ini untuk mempermudah me-monitoring, koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Terlebih prinsip penanggulangan kemiskinan di Jateng adalah keroyokan atau kerja bareng dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial," bebernya.

Tidak kalah penting adalah data warga miskin yang akurat dan transparan di setiap daerah hingga tingkat desa. Data warga miskin harus dipampang di papan informasi desa, sehingga semua warga dapat bersama-sama memantau perkembangan kemiskinan di masing-masing daerah. 

"Sehingga, jika ada nama warga yang dicantumkan di data warga miskin tetapi kenyataannya tidak miskin lagi, maka harus dicoret dan ganti dengan warga lain yang masih miskin. Selain itu jga mempermudah memonitoring apakah warga yang tahun lalu miskin sekarang masih kategori miskin atau sudah membaik," pintanya. 

Sekda Jateng Sri Puyono memaparkan, target penurunan kemiskinan di Jateng pada 2019 adalah 6,48 hingg 7,48 persen. Kemiskinan di Jateng sebagian besar di daerah pedesaan, dengan jenis pekerjaan beragam. Antara lain buruh tani, petani gurem, pekerja serabutan, kuli bangunan, dan pedagang asongan. 

Berbagai program pun digulirkan pemprov guna penanggulangi kemiskinan, antara lain program Kartu Jateng Sejahtera yang 2018 telah terealisasi sebesar Rp34,85 miliar bagi 12.229 penerima manfaat, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) PBI non kuota, pemugaran rumah tidak layak huni, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Tani yang hingga Desember 2018 tersalurkan sebanyak 2.444.689 kartu.

Program lainnya yang terus berlanjut adalah Kartu Nelayan dengan penerbitan dan pendistribusian kartu bahan bakar minyak meliputi 16 kabupaten/kota sampai Desember 2018 tercatat sebanyak 114.444 kartu, menumbuhkan wirausaha baru, serta mendorong UMKM agar terus berkembang melalui program kredit usaha Mitra Jateng dengan bunga rendah dan tanpa agunan. 

Program kemitraan dengan perguruan tinggi, menurutnya, juga harus ditingkatkan. Salah satunya melalui kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Para mahasiswa diterjunkan langsung untuk mengetahui sekaligus membantu mengatasi berbagai persoalan di masyarakat. Beragam.program KKN tematik dinilai sangat efektif.

Dia menambahkan, beberapa strategi penanganan kemiskinan harus diarahkan guna mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan beli dan pendapatan masyarakat miskin, serta mengembangkan dan menjamin kelanjutan usaha mikro kecil.

"Selain itu juga bekerjasama dengan TNI/Polri antara lain melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan program pembangunan lainnya, serta membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Salah satunya bantuan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan selesai pada 2021," ungkapnya.
 

Baca juga : Fokus Kembangkan Aneka Potensi Daerah