SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan kontrak kerja tahun 2019 pada Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) di Jateng, Minggu (3/2/2019). Selanjutnya, secara nasional Presiden Joko Widodo bakal menyiapkan Perpres untuk mekanisme pengangkatan.

Saat ini, THL TBPP di Jateng sebanyak 3.980 dan 700 orang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ganjar mengatakan, keberadaan THL TBPP tersebut sangat efektif dalam pengelolaan sistem pertanian baik daerah maupun nasional. 

"Teman-teman ini membuat saya bangga, mereka adalah pejuang sejati pertanian. Teman-teman penyuluh, I love you full," kata Ganjar dalam silaturahmi THL TBPP se Indonesia di GOR Jatidiri Semarang. 

3.280 THL TBPP tersebut, mendampingi petani yang  menggarap total lahan baku sawah pertanian yang mencapai 980.000 hektare. Ganjar mengatakan, dengan total lahan tersebut, Jateng masih memerlukan tenaga penyuluh pertanian mencapai 3.700 orang. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang mesti digarap bersama, yakni pembenahan sistem pertanian. 

"Data pertanian kita makin terdata dengan baik, menggunakan teknologi informasi berapa lahan yang kita miliki, tanam apa, kapan sampai panen di Jateng kita sudah tahu. Nanti penyuluh akan sedikit ada kerjaan tambahan dengan memperhatikan sisi ekonomi. Karena harus mengetahui, kapan, kemana dan berapa harus menjual komoditas," ujarnya. 

Bangunan sistem informasi pertanian memang sangat diperlukan untuk meraih swasembada pangan secara nasional. Sistem yang diterapkan Jateng lewat kartu tani juga telah dijadikan percontohan secara nasional. Keberadaan THL TBPP dan penyuluh menurut Presiden Joko Widodo jadi corong penerapan sistem informasi pertanian itu. 

"Saya semalam diberi tahu Pak Gubernur (Ganjar Pranowo), saya juga minta penjelasan ketika mau masuk ruang ini, apa problemnya? Ini bukan untuk urusan problem pertanian. Yang diharapkan tenaga THL TBPP, bisa seperti guru, bidan, dan ternyata ada lagi, yakni THL TBPP," paparnya. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres soal Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Berdasarkan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN terdiri dari dua, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya tidak bisa ngomong langsung yang menyenangkan, tidak bisa. Tapi saya ngomong harus sesuai prosedur, tapi jangan sekarang suruh jawab. Tidak bisa. Apabila memungkinkan saya akan siapkan Perpres-nya," katanya. 

Jokowi juga mengatakan saat ini dunia pertanian kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 40 ribu orang. Sementara THL TBPP secara nasional jumlahnya hanya 17 ribu dan 6.058 penyuluh PNS. Jika undang-undang memungkinkan, kata Jokowi, Perpres pengangkatan THL TBPP bukanlah hal mustahil. 

"Nanti saya pulang, besok saya panggil Menpan untuk melihat peluangnya seperti apa. Kalau tidak menabrak, akan saya undang seluruhnya THL TBPP 17 ribu. Rabu atau Kamis (6-7/2) saya umumkan," bebernya.

(Ibra/Himawan/Humas Jateng)

Baca juga : Agar Harga Hasil Panen Bagus, Ganjar: Petani Harus Berinovasi dan Melek Teknologi