MAGELANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen kembali menceritakan pengalamannya bertemu Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita. Pasalnya, dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (12/3/2019) lalu itu, Mensos mengapresiasi langkah Pemprov Jateng berinisiatif memperbaharui data kemiskinan melalui basis data terpadu (BDT).

Hal itu dia sampaikan saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-Eks Keresidenan Kedu di Pendopo Kabupaten Magelang, Jumat (15/3/2019). 

Sebagaimana diketahui, kata Wagub Taj Yasin, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) berupa kerjasama mengamankan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu pada Januari 2019 lalu.

"Alhamdulillah, di Kabupaten dan Kota Magelang sudah banyak baliho dengan mencantumkan contact person untuk melaporkan penyelewengan terhadap pemangku kebijakan, entah itu di kabupaten, kecamatan dan desa-desa. Lalu di Kebumen telah memulai untuk penempelan langsung data warga miskin (BDT) dan diberikan doa. Sehingga langkah ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak atau keluar dari mendapatkan bantuan yang tidak semestinya," katanya.

Langkah tersebut, kata pria yang akrab disapa Gus Yasin ini, langsung diapresiasi Mensos. Pemprov Jateng dinilai sebagai provinsi pertama yang berani menawarkan diri kepada pemerintah pusat dan sekaligus ingin membantu kabupaten/kota dalam hal penanganan kemiskinan, yakni lewat program keroyokan "Satu Dinas Satu Desa Miskin."

"Temuan yang sampai saat ini belum terpikirkan pemerintah pusat bahwa provinsi ikut andil dalam hal penurunan kemiskinan. Tapi sayang, kita tidak ikut entry data. Karena selama ini yang bisa mengubah dan mengusulkan perubahan (BDT) adalah Dinas Sosial (di) kabupaten/kota," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan. Di antaranya, rehab rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, pemasangan sambungan listrik, pelatihan serta pendampingan pelaku UMKM dan koperasi dan lain sebagainya.

Mengingat hal itu, pihaknya meminta apa yang telah diprogramkan maupun dilakukan sebisa mungkin berkoordinasi antar OPD dan melaporkan ke Dinsos untuk mengetahui perubahan angka kemiskinan.

"Ketika sudah dilakukan jangan berhenti puas diri. Apalagi ini baru Jateng yang ditawarkan entry ini. Kita menjadi pelopor nomor satu perubahan data. Saya nitip kepada bupati/wali kota di Eks Keresidenan Kedu ini, tolong diinstruksikan segera musyawarah desa untuk mengerjakan BDT. Harapannya, terobosan baru ini membuat angka kemiskinan turun bahkan meloncat agar target one digit tercapai," imbuhnya.

Baca juga : Wagub Sebut Program Satu Dinas Satu Desa Miskin Sejalan dengan SLRT