SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini jika keinginanya menerbitkan obligasi daerah dapat terealisasi tahun depan. Dengan dukungan semua pihak termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka peluncuran obligasi daerah dapat segera diluncurkan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat melakukan rapat dengan Tim Percepatan Obligasi Daerah di Puri Gedeh, Jumat (29/3/2019). Hadir dalam rapat itu, Sekda Jateng Sri Puryono, Kepala OJK Jateng-DIY Aman Santosa, Kepala Bank Indonesia Jateng-DIY Suko Wardoyo, perwakilan dari Kemenkeu, OPD dan sejumlah instansi terkait seperti BUMD dan RSUD. "Saya pengen Jawa Tengah pecah telor terkait penerapan obligasi daerah. Sudah banyak yang menunggu hal ini terwujud," kata Ganjar.

Penerbitan obligasi daerah, lanjut Ganjar, merupakan jurus jitu dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Sebab menurutnya, banyak proyek yang sangat dibutuhkan masyarakat mendesak dibangun, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sarana prasana lainnya.

"Saya ingin menyelesaikan persoalan di Jateng, banyak fasilitas yang bisa diberikan masyarakat agar mereka lebih sejahtera. Dan saya ingin membereskan semua itu dengan cepat, namun kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa," tukasnya.

Dirinya menginginkan agar proyek-proyek strategis itu dapat selesai dibangun dalam periode kepemimpinannya. Untuk itu, jika ada mekanisme keuangan baru yang dapat digunakan seperti obligasi daerah, maka keinginan itu akan cepat tercapai.

"Kalau ada obligasi daerah ini, maka beberapa pekerjaan bisa dilakukan di depan, kan APBD kita ada terus tiap tahun, jadi bisa digunakan untuk itu," tegasnya.

Menurutnya, jika pembangunan daerah dilakukan dengan cara konvensional, yakni mengandalkan APBD, maka hal itu akan berlangsung lama.

"Saya ingin membuat lompatan, kami siap pecah telor dan menjadi percontohan nasional sebagai daerah pertama yang menerapkan obligasi daerah ini. Sekarang proses sudah berjalan, kalau semua lancar, tahun depan kita launching," tukasnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono mengatakan, semua tahapan sudah dilakukan dalam rangka penerbitan obligasi daerah ini. Sejumlah kegiatan sudah dilakukan dan ditargetkan dapat direalisasikan tahun 2020 nanti. "Pemerintah pusat sudah menunggu obligasi daerah ini. Jateng akan dijadikan role model nasional," tegasnya.

Sejumlah program, lanjut dia, menanti pembiayaan dari obligasi daerah ini. Setidaknya, ada tujuh proyek strategis di Jateng yang dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme pembiayaan dari obligasi daerah.

"Seperti pembangunan rumah sakit khusus kanker di Magelang, pembangunan kawasan Edu Park Telogo Wening, pembangunan kompleks Youth and Sport Center Jati Diri dan lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala OJK Jateng-DIY, Aman Santosa mengatakan, sejumlah pihak seperti OJK, Kemenkeu dan lembaga terkait telah melakukan pengkajian terhadap obligasi daerah di Jawa Tengah.

Dari pengkajian itu, lanjut dia, Jateng sangat mampu untuk menerbitkan obligasi daerah. "Dari segi kemampuan fiskal, Jateng sangat mampu menerbitkan obligasi daerah ini," kata dia.

Selain itu, proyek yang akan dibiayai ini merupakan unggulan yang tidak hanya berguna bagi masyarakat, tapi juga memiliki profitabilitas. Artinya, uang yang digunakan tidak akan terbuang, namun akan memberikan imbal balik yang memadai bagi Pemda.

"Dengan semangat Pak Gubernur dan dukungan semua pihak, kami optimistis program ini akan berjalan sukses. Kami akan terus memberikan pendampingan, mudah-mudahan tahapan berjalan lancar dan tahun depan bisa dilaksanakan," tutupnya.

Baca juga : Percepat Pembangunan, Ganjar Minta Obligasi Daerah Dimanfaatkan