Bedah Buku Tentang Pesisir, Ini Ulasan Sekda Jateng
30 April 2019 | 09:00:00 | dibaca : 1101
Kategori : Umum
Bagikan :
Bedah Buku Tentang Pesisir, Ini Ulasan Sekda Jateng
30 April 2019 | 09:00:00 | dibaca : 1101
Kategori : Umum
Bagikan :
Foto : Rinto (Humas Jateng)
SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono mengapresiasi keberanian Dr. Dra Kismartini, M. Si untuk membedah kawasan pesisir lewat terbitan buku. Kismartini dinilai mampu memadukan antara keilmuan yang sangat teknis dengan persoalan kemaritiman.
Pernyataan itu dia lontarkan saat menjadi reviewer atau pembahas buku dalam kegiatan diskusi dan bedah buku berjudul "Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia" karya Dr. Dra Kismartini, M. Si dan Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa (30/4/2019).
"Buku ini terdiri dari 239 halaman, 7 bab, 14 tabel dan 7 gambar. Hampir mirip penelitian saya pada tahun 2006. Jadi, ini buku yang memadukan antara ilmu yang sangat teknis antara wilayah pesisir dan kebijakan publik dengan kemaritiman. Karena sebagai akademisi kita menjadi penulis itu bebas, asalkan ada data dan fakta," ujarnya.
Sri Puryono yang pernah menerbitkan empat buku ini memandang, isi buku "Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia" dari bab 1-6 menyajikan uraian sangat detail. Namun begitu, masih ada beberapa undang-undang maupun perundangan yang harus dimutakhirkan kembali oleh penulis.
"Saya menganjurkan kita mulai dulu membuka Deklarasi Djuanda. Sehingga, 13 Desember 1957 itu menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai wilayah perairan. Lalu ada penegasan bahwa NKRI ialah wilayah kepulauan. Namun beliau berani membedah kawasan pesisir lantaran memang kurang perhatian. Meskipun sudah ada kebijakan tol laut hingga kebijakan kawasan maritim dunia," paparnya.
Sedangkan Kismartini pada kesempatan itu menerangkan, Indonesia merupakan wilayah pesisir yang sangat luas dan kaya raya. Memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km. Adapun buku ini bersumber dari naskah disertasi dirinya saat menempuh S3 di Universitas Brawijaya dengan locus penelitian di Rembang.
"Wilayah pesisir kita itu kaya SDA (Sumber Daya Alam) hayati dan nonhayati yang sangat potensial untuk pembangunan di Indonesia, namun kurang optimal dikembangkan. Harapannya, buku ini berkontribusi untuk pengembangan ilmu kebijakan publik. Selain itu, menjadi referensi bagi mahasiswa yang mendalami Ilmu Administrasi Publik, serta dukungan kepada pemerintah mewujudkan cita-cita pesisir dan laut sebagai masa depan bangsa," terangnya.
Baca juga : Butuh SDM Kelautan Kuat dan Jempolan
Bagikan :
SEMARANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono mengapresiasi keberanian Dr. Dra Kismartini, M. Si untuk membedah kawasan pesisir lewat terbitan buku. Kismartini dinilai mampu memadukan antara keilmuan yang sangat teknis dengan persoalan kemaritiman.
Pernyataan itu dia lontarkan saat menjadi reviewer atau pembahas buku dalam kegiatan diskusi dan bedah buku berjudul "Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia" karya Dr. Dra Kismartini, M. Si dan Prof. Dr. Burhan Bungin, M.Si., Ph.D di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa (30/4/2019).
"Buku ini terdiri dari 239 halaman, 7 bab, 14 tabel dan 7 gambar. Hampir mirip penelitian saya pada tahun 2006. Jadi, ini buku yang memadukan antara ilmu yang sangat teknis antara wilayah pesisir dan kebijakan publik dengan kemaritiman. Karena sebagai akademisi kita menjadi penulis itu bebas, asalkan ada data dan fakta," ujarnya.
Sri Puryono yang pernah menerbitkan empat buku ini memandang, isi buku "Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia" dari bab 1-6 menyajikan uraian sangat detail. Namun begitu, masih ada beberapa undang-undang maupun perundangan yang harus dimutakhirkan kembali oleh penulis.
"Saya menganjurkan kita mulai dulu membuka Deklarasi Djuanda. Sehingga, 13 Desember 1957 itu menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai wilayah perairan. Lalu ada penegasan bahwa NKRI ialah wilayah kepulauan. Namun beliau berani membedah kawasan pesisir lantaran memang kurang perhatian. Meskipun sudah ada kebijakan tol laut hingga kebijakan kawasan maritim dunia," paparnya.
Sedangkan Kismartini pada kesempatan itu menerangkan, Indonesia merupakan wilayah pesisir yang sangat luas dan kaya raya. Memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 95.181 km. Adapun buku ini bersumber dari naskah disertasi dirinya saat menempuh S3 di Universitas Brawijaya dengan locus penelitian di Rembang.
"Wilayah pesisir kita itu kaya SDA (Sumber Daya Alam) hayati dan nonhayati yang sangat potensial untuk pembangunan di Indonesia, namun kurang optimal dikembangkan. Harapannya, buku ini berkontribusi untuk pengembangan ilmu kebijakan publik. Selain itu, menjadi referensi bagi mahasiswa yang mendalami Ilmu Administrasi Publik, serta dukungan kepada pemerintah mewujudkan cita-cita pesisir dan laut sebagai masa depan bangsa," terangnya.
Baca juga : Butuh SDM Kelautan Kuat dan Jempolan
Bagikan :
