SEMARANG - Kementerian Kesehatan mengapresiasi keberhasilan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam melaksanakan Program Jambanisasi. Berkat komitmennya yang tinggi, 92 persen desa maupun kelurahan di Jawa Tengah bebas dari problem Buang Air Besar Sembarangan (BABS). 

Gubernur mengatakan, jambanisasi perlu dilakukan dengan serius karena menjadi salah satu program yang mendukung keberhasilan penurunan kemiskinan ekstrem. 
“Kalau sekarang datanya cukup dan anggaran APBD nya sudah ada, segera dieksekusi (jambanisasi). Kalau belum ada, sama seperti penurunan kemiskinan ekstrem, kami carikan (anggaran) CSR, Baznas, filantropi, atau bantuan dari siapapun agar kami bisa mempercepat itu,” ujarnya.

Data Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat, bantuan stimulan jamban telah dibagikan secara gratis pada warga sejak 2015 hingga saat ini. Total jumlahnya hingga sekarang mencapai 35 ribu paket jamban. Per paket bantuan itu, terdiri atas semen, kloset dan pipa paralon. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sebanyak 7.181 ribu paket.

“Kami akan bantu agar masyarakat punya akses jamban, syukur-syukur masing-masing punya sendiri-sendiri. Dan mereka mengerti bahwa jamban itu juga perlu ada toiletnya, septitanknya, bukan dibuang ke kali atau ke kolam, sehingga jauh lebih sehat,” tandasnya.

Apreasiasi pada keberhasilan Jawa Tengah menjalankan program jambanisasi disampaikan Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kemenkes RI, Anas Maruf usai mengisi acara "Dialog Membangun Komitmen Menuju Deklarasi Provinsi Jawa Tengah, Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)", di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (29/3/2023).

“Indikator untuk SBS kan hitungannya per desa atau per kelurahan. Kabar terbaru tadi kami dapatkan, kurang lebih 92 persen desa kelurahan di Jawa Tengah itu sudah 100 persen ODF (Open Defecation Free/Terbebas dari Buang Air Sembarangan), bahkan SBS,” kata Anas usai acara.

Perwakilan Kemenkes RI itu mengatakan, capaian itu bisa terwujud berkat komitmen Gubernur yang gencar memenuhi satu dari tiga faktor tercapainya 100 persen SBS. Tiga faktor tersebut pertama adalah pemenuhan sarana prasarana,  kedua adalah regulasi dan kebijakan, dan ketiga adalah peran serta masyarakat dengan perubahan perilaku.

“Penting itu. Berarti ada ada dukungan kebijakan, ada dukungan perencanaan penganggaran kemudian diwujudkan dalam bentuk suplai yang diwujudkan dalam bentuk infrastruktur sarana prasarana, bahwa seluruh KK (Kepala Keluarga) untuk punya akses terhadap jamban,” ujarnya.

Capaian tersebut, lanjut Anas, bisa disempurnakan dengan mendorong enam kabupaten yang warganya masih BAB sembarangan untuk menjadi SBS. Melihat antusias para bupati dan wali kota yang hadir dalam acara dialog tersebut, Anas optimis hal itu bisa dilakukan.

“Para bupati walikota sudah menyampaikan komitmen untuk segera mencapai dari 6 (daerah) itu. Nanti harapannya seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah ini bisa 100 persen ODF,” ungkapnya.