SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan berbagai program terkait pengendalian inflasi. Hal tersebut bertujuan untuk menekan laju inflasi daerah yang pada Oktober 2023 angkanya mencapai 2,81%. 

Selain itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., juga telah memberikan instruksi kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan berbagai program terkait penanganan inflasi. Khususnya di daerah-daerah dengan inflasi dan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi.

"Kami akan terus melakukan langkah-langkah, guna menurunkan kembali inflasi ini. Walaupun posisi kita masih aman, dan berada di tengah-tengah dibandingkan provinsi lain," ucapnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Secara daring di Kantornya, Senin (13/11/2023).

Beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan operasi pasar dan gerakan pangan murah (GPM). Menindaklanjuti hal ini, Pemprov Jateng tentunya terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan Bulog, kemudian kementerian lain, dan Satgas Pangan. Kegiatan-kegiatan operasi pasar, dalam bentuk gerakan pangan murah, (akan) terus kami tingkatkan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga menginstruksikan agar Satgas Pangan dan kepolisian lebih intens dalam memantau harga pasar. Khususnya harga kebutuhan pokok atau volatile food yang berpotensi menyumbang inflasi. 

Pemantauan tersebut, bertujuan agar pemerintah dapat langsung mengetahui dan mengindentifikasi penyebab kenaikan harga komoditas. Contohnya, seperti adanya kendala distribusi atau memang terjadi kekurangan pangan. 

Dengan begitu, harapannya pemerintah dapat segera melakukan tindakan, apabila terjadi gejolak harga. 

“Kita juga akan cari solusi, untuk menstabilkan kembali, harga-harga pangan yang ada di masyarakat ini," kata Pj Gubernur.

Sampai saat ini, setidaknya ada lima komoditas yang mengalami gejolak harga, yakni beras medium dan premium, cabai rawit, cabai merah, serta gula. Beberapa komoditas itu menjadi fokus yang perlu ditangani, dalam operasi pasar yang akan mulai dilakukan pada pertengahan pekan ini. 

Di samping itu, diketahui ada empat daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi yang menjadi perhatian khusus Pj Gubernur, yaitu Cilacap, Kebumen, Blora, dan Kota Tegal.

“Empat (daerah) ini yang akan kami lakukan evaluasi, dan kami juga akan lakukan langkah-langkah intervensi, supaya harga-harga itu segera normal atau stabil kembali," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, setiap kepala daerah harus serius dalam mengendalikan harga bahan pokok. Selain itu, pemantauan harga komoditas juga harus terus dilakukan secara rutin dan konsisten.

"Satgas pengendalian inflasi, cek pasar tiap hari. Sebab, setiap daerah tidak sama, (gejolak) komoditas juga tidak sama. Cek penyebabnya. Kalau suplai kurang, bagaimana bisa mendapatkan suplai, kalau distribusi kurang berarti logistik yang macet," katanya.