Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen meminta Pemkab Demak hingga tingkat RT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dunia usaha keroyokan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, prinsip penanggulangan kemiskinan, selain keroyokan juga dapat dilakukan secara terpadu lintas OPD, satu data, fokus desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah, dan diperhitungkan matang.
"Pengentasan kemiskinan harus menggunakan basis data yang terpadu. Optimalkan pula kerjasama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) dan program kemitraan bina lingkungan (PKBL). Saya minta, sampai akhir Februari seluruh data harus selesai," katanya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Bina Praja Kabupaten Demak, Selasa (29/1/2019).
Bantuan yang diberikan Pemprov Jateng melalui Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp10 juta per rumah, tidaklah akan cukup. Selain harga bahan bangunan yang tinggi, honor tukang bangunan per hari, rata Rp 100 ribu. Untuk itu, program tersebut masih membutuhkan dukungan masyarakat sekitar untuk turut serta.
"Saya meminta dengan sangat, peran serta masyarakat sekitar rumah yang mendapat bantuan RTLH membantu perbaikan rumah," kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen usai mengunjungi dan menyerahkan bantuan RTLH di kediaman Tritanto warga RT 5 RW 1 Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Selasa (29/1/2019) siang.
"Kami di sini kurang hiburan. Kami butuh televisi. Kemudian, kalau listrik mati gelap, belum ada genset. Tempat jemuran juga kurang...."
Begitulah permintaan salah satu anak penerima manfaat di Sasana Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra, Bintoro, Demak kepada Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat berdialog, Selasa (29/1/2019) siang.