DEMAK - Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen meminta Pemkab Demak hingga tingkat RT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dunia usaha keroyokan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, prinsip penanggulangan kemiskinan, selain keroyokan juga dapat dilakukan secara terpadu lintas OPD, satu data, fokus desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan rendah, dan diperhitungkan matang.

"Pengentasan kemiskinan harus menggunakan basis data yang terpadu. Optimalkan pula kerjasama dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP) dan program kemitraan bina lingkungan (PKBL). Saya minta, sampai akhir Februari seluruh data harus selesai," katanya saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Bina Praja Kabupaten Demak, Selasa (29/1/2019).

Gus Yasin, sapaan akrab wakil gubernur itu, juga mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan jangan hanya mengandalkan dana desa. Dana desa juga jangan hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia (SDM). Pelatihan yang digelar berkali ulang dan peserta juga  harus diberi peralatan pendukungnya.

Di depan Bupati Demak M Natsir, Wakil Bupati Joko Sutanto, Sekda Singgih Setyono, Gus Yasin, meminta bupati hingga ketua RT meningkatkan kinerja dan komitmennya.  "Karena, sampai September 2018 angka kemiskinan di Jateng masih 11,19 persen, dari target 10,40 persen-9,93 persen. Karena belum tercapai, sangat membutuhkan perhatian. Upaya harus dipercepat. Jangan sampai setiap tahun bicara data, sampai nglothok," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Demak M Natsir menjelaskan, intervensi penanggulangan kemiskinan di Demak sudah dilakukan. Diantaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan meningkatkan kemampuan dan menjamin keberlangsungan secara ekonomi serta mensinergikan kebijakan.

Angka kemiskinan di Demak di angka 15,54 persen dengan target penurunan 10,6 persen. "Saya sempat memantau di bank, masyarakat yang mengambil bantuan. Ternyata yang antre tidak layak kalau dikatakan miskin," katanya.

Baca juga : Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemprov Jateng Bidik 14 Daerah