SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan Badan Penghubung Jawa Tengah mendata pendataan warga Jawa Tengah di DKI Jakarta. Ganjar juga meminta paguyuban perantau membantu pendataan. Ini diperlukan agar Pemprov Jawa Tengah dapat segera memberikan bantuan kepada warga Jawa Tengah terdampak covid-19 di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Ganjar mengatakan, dia banyak menerima laporan dari warganya di luar daerah yang belum mendapat bantuan sosial. Padahal, warga lain yang ber-KTP DKI Jakarta maupun Jawa Barat telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Ternyata masalahnya mereka belum terdaftar. Saya sudah komunikasi dengan Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil terkait ini. Saya ingin membantu kalau memang proses pendataannya sudah komplet agar ini bisa cepat ditangani,” kata Ganjar seusai memimpin rapat koordinasi penanganan covid-19, Senin (13/4/2020), di Gradhika Bhakti Praja, komplek Gubernuran.

Dari data yang dimilikinya, ada sekitar tujuh juta warga Jateng yang mengadu nasib di Jakarta dan kota besar lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sementara yang sudah terdaftar, baru 1.033 orang saja.

“Jadi masih banyak yang belum masuk data. Kami harap ini menjadi perhatian serius agar mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mudik, menjadi cemas dengan kondisi ini,” terangnya.

Pihaknya sudah memerintahkan Biro Pemerintahan Jateng untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait hal ini. Komunikasi itu penting agar masyarakat tahu di mana mereka harus mendaftar, kapan dan apa saja syaratnya. 

“Selama ini infonya pendataan dilakukan di kantor kelurahan, maka saya ingin pastikan semua kantor kelurahan di sana bisa melayani dengan baik. Kalau tidak, kami siap membantu. Kami ingin agar pendataan dilakukan dengan cepat, agar masyarakat kami di sana tidak cemas. Kita ingin pastikan bahwa mereka yang tidak mudik benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah,” pungkasnya.