SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengatakan, kawasan industri masih menjadi penopang penting dalam menumbuhkan perekonomian di wilayahnya. 

Maka dari itu, ia terus mendorong kabupaten/kota di Jateng untuk membentuk dan mengembangkan kawasan tersebut.

“Kawasan industri menjadi primadona untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru. Ada 9 kabupaten/kota yang nanti akan mengajukan menjadi kawasan industri,” ucap Gubernur saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR di kantornya pada Jumat, 20 Februari 2026.

Adapun 9 daerah tersebut, meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan Kota Semarang.

Gubernur menyampaikan, pengembangan kawasan industri akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Dengan hadirnya kawasan industri, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan terbentuk secara lebih merata.

Selain kawasan industri, ia menekankan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya hampir 4 juta di Jateng. Menurutnya, UMKM harus menjadi penggerak ekonomi di level bawah, sekaligus naik kelas ke skala yang lebih besar.

“Sehingga perlu ada pendampingan, modal, kemudian pemasaran, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jateng juga terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya. Sebab, sektor tersebut bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Sementara di sektor pariwisata, Gubernur memastikan pengembangan 1.000 desa wisata tidak berhenti hanya pada tahap pembentukan, melainkan diperkuat dari tahap pendampingan, pembinaan, hingga promosinya.

“1.000 desa wisata sudah kita ciptakan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Harus ada pembinaan teknis, penguatan pemasaran, pendanaan, pengelolaan, dan promosi,” tegasnya.

Ia menyebut, kunjungan Komisi VII menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah strategis Pemprov Jateng dalam menumbuhkan ekonomi baru.

Anggota Komisi VII DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, menyatakan siap mengawal penguatan kawasan industri di Jateng, termasuk penyempurnaan regulasi apabila diperlukan. Hal ini bertujuan agar iklim investasi di provinsi ini bisa semakin kondusif.

Ia mengungkapkan, Jateng kini menjadi tujuan relokasi industri. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi kebijakan dari pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Jawa Tengah sekarang menjadi primadona investasi. Kawasan industri berkembang luar biasa, termasuk di Batang. Industri dari Jawa Barat dan Jakarta pasti bergeser ke Jawa Tengah, karena upah (pekerjanya) kompetitif dan lahan masih tersedia,” ujarnya.