Foto : Vivi (Humas Jateng)
Foto : Vivi (Humas Jateng)
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta layanan konseling didekatkan ke satuan pendidikan, baik sekolah maupun pesantren. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kekerasan atau perundungan terhadap siswa ataupun santri.
“Konseling harus kita dekatkan ke satuan pendidikan,” ucapnya saat menerima audiensi perwakilan United Nations Children's Fund (UNICEF) di ruang kerjanya pada Jumat, 16 Mei 2025.
Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah juga akan menerbitkan buku saku panduan bagi santri dan pengasuh.
“Melalui buku itu, mereka akan tahu bagaimana bersikap saat menghadapi atau melihat kasus bullying (perundungan),” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendampingi pesantren agar tidak ada kasus kekerasan terhadap santri di satuan pendidikan tersebut.
“Alhamdulillah agenda yang disiapkan DP3AP2KB bersama UNICEF dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Klaten langsung ditindaklanjuti. Dari pelatihan untuk 70 pesantren kemarin, muncul ide agar pelatihan lanjutan digelar langsung di pondok-pondok,” ucap Wagub.
Dalam audiensi itu, sempat tercetus wacana peluncuran program pendampingan yang lebih intensif untuk santri dan pengasuh pondok pesantren di Hari Santri Nasional 2025.
Nantinya, Wagub juga akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, hingga Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan kekerasan melalui program lintas sektor, seperti Speling dan Kecamatan Berdaya.
“Kita ingin semua program dikeroyok bareng, bahkan nanti akan kita susun produk hukum turunan dari Perda Pesantren untuk menguatkan perlindungan di dalamnya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, audiensi bersama UNICEF merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Training of Facilitator (ToF) bertema Kesejahteraan Remaja di Pesantren yang digelar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dua hari sebelumnya.
Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ignatius Setyawan Cahyo, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan dan komitmen Jawa Tengah terkait dengan isu perlindungan anak.
“Saya sangat senang bisa mendukung Pemerintah Jawa Tengah. Kepemimpinannya sangat proaktif dan progresif dalam mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk diskriminasi dan intoleransi. Ini menumbuhkan optimisme bahwa penghapusan kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia itu mungkin,” ucapnya.
UNICEF menilai kegiatan ToF sangat penting untuk melihat seberapa jauh pemahaman pengasuh pondok pesantren terhadap isu kekerasan. Organisasi internasional ini juga berterima kasih atas dukungan penuh Pemprov Jateng dalam menyukseskan pelatihan tersebut.
SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta layanan konseling didekatkan ke satuan pendidikan, baik sekolah maupun pesantren. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kekerasan atau perundungan terhadap siswa ataupun santri.
“Konseling harus kita dekatkan ke satuan pendidikan,” ucapnya saat menerima audiensi perwakilan United Nations Children's Fund (UNICEF) di ruang kerjanya pada Jumat, 16 Mei 2025.
Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah juga akan menerbitkan buku saku panduan bagi santri dan pengasuh.
“Melalui buku itu, mereka akan tahu bagaimana bersikap saat menghadapi atau melihat kasus bullying (perundungan),” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendampingi pesantren agar tidak ada kasus kekerasan terhadap santri di satuan pendidikan tersebut.
“Alhamdulillah agenda yang disiapkan DP3AP2KB bersama UNICEF dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Klaten langsung ditindaklanjuti. Dari pelatihan untuk 70 pesantren kemarin, muncul ide agar pelatihan lanjutan digelar langsung di pondok-pondok,” ucap Wagub.
Dalam audiensi itu, sempat tercetus wacana peluncuran program pendampingan yang lebih intensif untuk santri dan pengasuh pondok pesantren di Hari Santri Nasional 2025.
Nantinya, Wagub juga akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, hingga Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan kekerasan melalui program lintas sektor, seperti Speling dan Kecamatan Berdaya.
“Kita ingin semua program dikeroyok bareng, bahkan nanti akan kita susun produk hukum turunan dari Perda Pesantren untuk menguatkan perlindungan di dalamnya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, audiensi bersama UNICEF merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Training of Facilitator (ToF) bertema Kesejahteraan Remaja di Pesantren yang digelar di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dua hari sebelumnya.
Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ignatius Setyawan Cahyo, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan dan komitmen Jawa Tengah terkait dengan isu perlindungan anak.
“Saya sangat senang bisa mendukung Pemerintah Jawa Tengah. Kepemimpinannya sangat proaktif dan progresif dalam mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk diskriminasi dan intoleransi. Ini menumbuhkan optimisme bahwa penghapusan kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia itu mungkin,” ucapnya.
UNICEF menilai kegiatan ToF sangat penting untuk melihat seberapa jauh pemahaman pengasuh pondok pesantren terhadap isu kekerasan. Organisasi internasional ini juga berterima kasih atas dukungan penuh Pemprov Jateng dalam menyukseskan pelatihan tersebut.
Berita Terbaru