SEMARANG - Besarnya dana desa yang digulirkan pemerintah kepada desa, selain disambut gembira oleh masyarakat, ternyata juga diiringi kekhawatiran. Masyarakat was-was dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Kekhawatiran itu seperti yang diungkapkan Zaenal Arifin, seorang warga Jepara saat dialog Gubernur Menyapa, di Studio Mini Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (5/6/2018). Pada acara itu dia meminta agar penggunaan dana desa diawasi langsung dari pemerintah.

"Dana desa saya mohon diawasi di desa-desa karena sepertinya belum transparan. Belum maksimal. Kalau bisa, tim monitoring langsung ke bawah," pinta dia kepada Plt Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko MSi

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Heru menyampaikan perlunya perkuatan organisasi pemerintahan di tingkat bawah. Mulai dari kecamatan, desa, bahkan juga pemberdayaan di tingkat RT/ RW. Diakuinya, pekerjaan rumah itu tidak mudah. Namun, kepala daerah sebenarnya tetap bisa mengambil inisiatif. Dan itu, sudah diterapkan di beberapa daerah di Jawa Tengah.

"Kalau pemerintahan di kecamatan diperkuat, operasionalnya juga didukung, maka pemerintah di kecamatan bisa menjadi pendamping desa yang permanen. Tidak sekadar mengawasi, tapi juga membimbing memfasilitasi membantu dan seterusnya," urainya.

Heru menambahkan, sebenarnya pemerintah berharap, seluruh masyarakat desa, terutama yang berpendidikan tinggi dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa. Sehingga, apabila ada rembugan/ dialog, tidak sebatas di lingkup kecil kantor desa yang terlibat. Tapi juga seluruh kalangan masyarakat desa, seperti tokoh - tokoh masyarakat.

"Kalau dari kecamatan juga membimbing, tentunya bisa ditingkatkan. Dengan demikian, kontrolnya tidak hanya dari atasan (pemerintahan yang lebih tinggi), tapi juga dari masyarakat. Warga juga teredukasi. Nantinya tidak hanya sekadar mengawasi  tapi juga berpartisipasi, membantu mendukung," pungkasnya.
(Rita/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Proyek Menggunakan Dana Desa Harus Swakelola