SEMARANG- Pilkada serentak yang berlangsung hari ini Rabu (27/6/2018) di 171 daerah di Indonesia, secara umum dinilai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berlangsung lancar. Tak dipungkiri, memang ada sejumlah kendala di beberapa daerah, tapi semuanya bisa diatasi.

"Kemendagri sudah tiga hari ini terus memantau. Yang pertama memastikan anggaran daerah tepat waktu. Yang kedua mengenai logistik semua sudah terkirim, yang di kepulauan sampai di pegunungan di Papua, sudah clear semua. Tim panwas sudah ke TPS. Secara prinsip, penyelenggaraan sudah berjalan baik. Tinggal tadi muncul Sinjai," bebernya kepada awak media usai melakukan teleconference pantauan pelaksanaan pilkada serentak di TPS 6 Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Semarang.

Pada kesempatan itu, Mendagri didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP, Ketua Bawaslu Abhan, dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo.

Tjahjo membeberkan, masalah Kabupaten Sinjai adalah keterlambatan pasangan calon petahana Sabirin Yahya-Andi Mahyanto Massarappi dalam menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang menyebabkan mereka didiskualifikasi KPU setempat. Mereka terlambat 5 menit dari waktu yang diberikan KPU, melaporkan paling lambat Senin (25/6/2018) pukul 18.00 WITA. 

Masalah lainnya adalah adanya kertas suara yang basah sudah diatasi dengan dikeringkan, kantor panwas Jayawijaya Papua yang kabarnya terbakar ternyata hanya pintunya yang terbakar, Kabupaten Nduga tetap menjalankan pemilihan gubernur, sementara pemilihan bupatinya ditunda karena ketua KPU nya dipecat, dan pemilihan bupati di Paniai Papua juga ditunda karena masih ada sengketa hukum. Untuk laporan pelanggaran, Tjahjo menuturkan belum menerima.

"Secara prinsip, pemerintah yang sudah berpengalaman 2015 dan 2017 meyakini bahwa KPU dan Bawaslu sudah sangat profesional. Dan netralitas pemerintah, TNI, Polri juga sudah ditunjukkan (di pilkada serentak sebelumnya, red). Sekarang pun juga sama komitmennya," katanya. 

"Hanya 2018 sekarang hawanya pileg dan pilpres sehingga kecurigaannya tinggi. Yakinlah, TNI, Polri, pemerintah, KPU dan Bawaslu bekerja undang-undang. Teman-teman pers dan masyarakat juga sudah terus memantau. Jadi, janganlah curiga," tutupnya.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Sekda Jadi yang Pertama Memberikan Suara di TPS 20