SEMARANG – BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah terus berupaya mendorong peningkatan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan agar mereka memiliki jaminan di hari tua nanti. Salah satu upaya menggenjot kepesertaan masyarakat itu dengan menggandeng Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pekerja informal atau Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) di pasar-pasar saat Gubernur Ganjar melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pengawas BPJS-TK Pusat Safri Adnan Baharudin saat melakukan audiensi dengan Gubernur Ganjar di Ruang Kerjanya, Semarang, Selasa (14/8/2018). Menurutnya dengan disosialisasikan oleh pimpinan daerah maka masyarakat akan lebih terdorong untuk ikut dalam BPJS-TK karena sosok pimpinan daerah menjadi panutan bagi masyarakat.

“Kita ingin sekali diikutkan kalau beliau melakukan kunjungan ke daerah manapun (roadshow) di tempat misalnya pasar atau balai, kita harapkan beliau sebagai pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya menjadi peserta BPJS-TK. Kalau pemimpin daerah yang bicara akan jadi panutan,” katanya.

Safri mengatakan upaya ini dilakukan untuk mendongkrak kepesertaan masyarakat di seluruh Indonesia yang saat ini masih belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari keikutsertaan mereka dalam BPJS-TK. Selain itu masih adanya salah persepsi dari masyarakat di mana layanan BPJS-TK hanya pada saat terjadi kecelakaan dengan melakukan klaim, padahal setelah mendaftar peserta akan langsung bisa mendapatkan pelayanan dari BPJS-TK.

Rendahnya peserta aktif BPJS-TK dibandingkan BPJS Kesehatan, imbuh Safri, disamping masih belum dianggap penting oleh masyarakat juga karena kurangnya law enforcement, padahal menurut UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS di mana setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS. Namun selama ini kepesertaan BPJS-TK masih dianggap sukarela, sehingga peserta aktif BPJS-TK saat ini baru sekitar 27 juta orang masih jauh dibanding BPJS Kesehatan yang peserta aktifnya mencapai 190 juta orang.

“Law enforcementnya masih kurang tidak seperti di BPJS Kesehatan karena mereka butuh BPJS Kesehatan peserta aktif sudah 190 juta orang, kita peserta aktifnya baru 27-an juta orang. Nah kita mau meningkatkan itu termasuk di Jawa Tengah,” ujarnya.

Dalam audiensi ini Safri juga berterima kasih atas kerjasama yang dijalin antara Pemprov Jawa Tengah dengan BPJS-TK Jawa Tengah yang berbuah penghargaan juara I Paritrana Award yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Kerjasama tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan terus mendukung program-program pembangunan dari Gubernur Ganjar untuk lima tahun kedepan.

Guna peningkatan kinerja, BPJS-TK meminta arahan Gubernur terkait infrastruktur gedung yang saat ini masih bergabung dengan BPJS Semarang Cabang Pemuda. BPJS-TK berencana melakukan kerjasama aset milik pemprov untuk dijadikan gedung Kanwil BPJS-TK yang baru.

“Kita tidak bisa diam-diam saja dan harus sama gerak cepatnya dengan beliau. Makanya kami mengaca kepada diri kami sendiri apa yang harus diperkuat program dan SDM semua bagus tapi kita butuh infrastruktur karena gedung kami masih bergabung dengan BPJS Semarang Cabang Pemuda. Maka kami minta arahan beliau kemana kami harus bertempat agar Kanwil BPJS lebih representatif,” tuturnya.

Ganjar memberikan saran agar BPJS-TK Jawa Tengah juga bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial dengan menyebarkan testimoni-testimoni dari masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS-TK. Menurutnya BPJS-TK baru dianggap penting oleh masyarakat jika mereka sudah terkena risiko, sehingga dengan adanya testimoni dari masyarakat tentang penting dan manfaatnya menjadi peserta BPJS-TK akan dapat menginspirasi masyarakat lainnya.

“Mereka bisa bercerita. Kalau yang belum tidak pernah tahu, tapi kalau yang sudah mengalami bagaimana sulitnya itu akan menginspirasi dan mendorong,” katanya.

Ganjar juga menyampaikan agar BPJS-TK bisa lebih berkontribusi untuk para pesertanya di luar klaim kecelakaan kerja. Misalnya, dengan melakukan subsidi silang dengan pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya transportasi buruh atau melakukan investasi perumahan buruh agar buruh bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah.

“Kita cari ide dan sampaikan yang penting BPJS-TK ini bisa menyampaikan bahwa BPJS-TK tanggung jawab kepada peserta. Karena mereka pengiur dan bos kita, maka kami pesuruh anda silahkan anda perintahkan kepada kami. Jadi duit peserta dikumpulkan, BPJS mengelola untuk peserta,” pungkasnya.

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Percepat Kerja Sama BPJS, RS Columbia Asia Datangi Ganjar