SEMARANG - Dalam menjalankan fungsi pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan aplikasi berbasis android, "JAGA". Aplikasi tersebut mencakup pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan desa.

"Tujuan JAGA yang pertama untuk open government, bagaimana stakeholders memperoleh keterbukaan data. Sekaligus memberdayakan masyarakat untuk bisa awasi, memantau, melaporkan," terang Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hari Budianto saat menjadi salah seorang narasumber Dialog Khusus KPK " Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik Menuju Indonesia Bersih Korupsi" di Studi Ki Narto Sabdo RRI, Rabu (15/8/2018).

Hari menambahkan, saat ini terdapat sekitar 12 ribu pengguna android yang mengunduh aplikasi JAGA. Melalui fitur JAGA pendidikan, data tentang penerimaan siswa baru ditampilkan secara transparan kepada publik. Sementara itu, fitur JAGA desa memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berapa alokasi dana desa untuk desa mereka dan peruntukannya.

"Saat ini yang sudah mendownload ada sekitar 12 ribu. Kita mengembangkan supaya ada kesinambungan dengan medsos JAGA," lanjutnya.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS MP, empat bidang pelayanan publik yang menjadi fitur utama aplikasi JAGA dinilai paling rawan terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karenanya, pengawasan terhadap implementasi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan desa sangat penting untuk dilakukan.

Sri Puryono mencontohkan, penerimaan siswa baru di Jawa Tengah banyak menyita perhatian publik karena sebagian orang tua berbondong-bondong mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM) agar putera-puterinya bisa menimba ilmu di sekolah negeri. Hal tersebut segera memperoleh respon tegas dari Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo SH MIP. Pihaknya memeriksa secara langsung dan mencoret SKTM yang diberikan tidak tepat sasaran. Fakta itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan di daerah harus diawasi dengan baik.

"Di bidang kesehatan, tujuh rumah sakit yang kami tangani sudah menerapkan sistem online semua, sehingga orang tidak berbondong-bondong mengantri di rumah sakit. DPMPTSP Jateng juga sudah mengarah pada e-service sehingga pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dapat kita penuhi," paparnya.

Sri Puryono menegaskan, keteladanan pemimpin menjadi hal penting yang perlu ditunjukkan kepada jajaran pegawai untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

"Keteladanan pimpinan sangat diperlukan. Kalau sebagai pimpinan tidak dapat memberikan teladan yang baik, jangan berharap anak buah kita akan baik," tegasnya.

Kepala DPMPTSP Jateng Prasetyo Aribowo menambahkan, pihaknya meluncurkan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) Jateng yang memungkinkan masyarakat mengurus sejumlah perizinan secara online. Terobosan itu dilakukan demi memberikan pelayanan prima kepada publik.

"Tracking system sudah kami kembangkan ke dalam online system kami, namanya SIAP Jateng. Pemohon izin bisa mengetahui indikator hijau artinya (pengurusan izin) sudah berjalan, merah berhenti, putih selesai," jelasnya.
(Arifa/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : 100 % DPRD Jateng Sudah Sampaikan LHKPN