PURBALINGGA - Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs H Heru Sudjatmoko bersama dengan Sekda Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP dan OPD terkait serta tim teknis Satker Kementerian PUPR meninjau beberapa lokasi yang diusulkan oleh Bupati Purbalingga untuk mendapat bantuan jembatan gantung dari Kementerian PUPR, Sabtu (18/8/2018).

Ada lima lokasi yang dimohonkan untuk mendapat bantuan jembatan gantung, diantaranya; jembatan yang menghubungkan Desa Bokol-Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon dengan bentang 120 m; jembatan yang menghubungkan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar-Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan bentang 100 m; jembatan yang menghubungkan Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari-Grumbul Buyar dengan bentang 40 m; jembatan yang menghubungkan Desa Langkap Kecamatan Kertanegara-Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol dengan bentang 80 m; dan jembatan yang menghubungkan Desa Onje-Grumbul Mesir kecamatan Mrebet dengan Bentang 45 m.

Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko mengatakan tinjauan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Kementerian PUPR beberapa waktu lalu untuk berkonsultasi perihal permohonan bantuan jembatan gantung di Kabupaten Purbalingga. Jembatan itu sangat diperlukan guna membuka akses hubungan antar desa dan meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kepada masyarakat. Mengingat kondisi geografis Purbalingga yang sebagian besar daerah perbukitan dan banyak dialiri sungai besar dan kecil, sehingga banyak wilayah perdesaan yang terpencil dan tingkat aksesbilitasnya sangat rendah.

Oleh karenanya, tinjauan tersebut juga sekaligus pengecekan oleh tim teknis dari Kementerian PUPR yang kemudian akan dilakukan pengkajian dalam memperoleh bantuan jembatan gantung dari Kementerian PUPR. Jika nantinya kelima lokasi tersebut lolos kajian, maka pembangunan jembatan gantung dimulai pada sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2019 atau pada tahun 2020.

“Saya mohon dukungan doanya kepada masyarakat, mudah-mudahan kelima-limanya bisa dibangun walaupun ketika kami menghadap Pak Dirjen, beliau sudah menyampaikan informasi kalau untuk 2018 tidak mungkin. Mudah-mudahan bisa 2019 dan mudah-mudahan bisa kelima-limanya yang diusulkan bisa, tetapi bukan kami yang menentukan tapi kementerian. Akan tetapi tekad kami seandainya ada yang belum masuk di 2019 akan terus kita perjuangkan untuk 2020,” terangnya.

Heru meminta kepada para Kades dan Camat di daerah-daerah yang diusulkan pembangunan jembatan gantung untuk bisa memberikan pengertian kepada warga jika pembangunan tersebut tidak kunjung terealisasi. Mengingat di Kementerian PUPR ada banyak permohonan serupa yang berasal dari daerah-daerah lain terutama di luar Pulau Jawa.

“Itu kalau masuk di 2019, tapi kalau tidak Pak kades dan Pak Camat harus bisa memberi pengertian kepada warga,” katanya.

Sementara itu, untuk lokasi jembatan gantung di Desa Onje Kecamatan Mrebet setelah dilakukan peninjauan dan pengecekan sangat sulit mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PUPR. Hal ini karena sekitar 100 m dari usulan lokasi jembatan gantung berdiri jembatan dengan kapasitas 6 ton yang dibuat dari APBD Purbalingga pada 2016 lalu. Jembatan tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan berat, sedangkan warga meminta agar dibuatkan jembatan yang bisa dilalui mobil untuk mengangkut hasil bumi.

Untuk mempelancar akses dan perekonomian warga, Heru mengusulkan agar jembatan yang sudah ada diperkuat dan diperlebar dengan menggunakan anggaran gotong royong, yakni anggaran dari dana desa, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi.

“Kalau jembatan gantung dari kementerian diutamakan yang belum ada jembatannya sama sekali. Jadi yang mendesak justru bagaimana memperkuat membesarkan melebarkan jembatan yang sudah ada,” ujarnya.

Menanggapi usulan dari Heru, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi yang juga ikut dalam tinjauan tersebut sangat setuju karena yang diingin warga juga jembatan yang bisa dilalui oleh mobil yang dapat membawa hasil bumi. Sehingga dirinya akan segera memerintahkan jajarannya untuk menghitung besaran anggaran yang diperlukan agar dapat dianggarkan pada 2019 nanti.

(Kukuh/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Wagub Dorong Daerah Ramah Investasi