Follow Us :              

BPSDMD Jateng Jadi Contoh Pengembangan SDM ASN

  28 August 2018  |   15:00:00  |   dibaca : 469 
Kategori :
Bagikan :


BPSDMD Jateng Jadi Contoh Pengembangan SDM ASN

28 August 2018 | 15:00:00 | dibaca : 469
Kategori :
Bagikan :

Foto : (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : (Humas Jateng)

SEMARANG - Sebanyak 15 orang widyaiswara dari BPSDMD Provinsi Jateng dan Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama dikukuhkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto menjadi widyaiswara (WI) ahli utama di Aula BPSDMD Jateng, Selasa (28/8/2018). Mereka antara lain adalah Kunto Nugroho, Joko Sutrisno dan Sutardi dari BPSDMD Jateng. Kemudian Zaenuri, Junaedi dan Teguh Suyitno dari Balai Diklat Keagamaan Kemenag.

Kepala LAN RI Adi Suryanto mengemukakan, sebelum dikukuhkan, mereka harus membuat karya tulis yang pada akhirnya ditetapkan panitia layak mengikuti orasi ilmiah. Orasi ilmiah dan pengukuhan widyaiswara ahli utama di BPSDMD Jateng ini menjadi yang pertama, yang dilakukan di luar Lembaga Administrasi Negara. Tidak semua BPSDM di daerah diberi kesempatan menyelenggarakan orasi ilmiah dan mengukuhkan widyaiswara ahli utama. Hanya BPSDMD yang memiliki kualifikasi akreditasi A yang diizinkan menyelenggarakannya. Sehingga, BPSDMD Jateng menjadi salah satu contoh pengembangan SDM ASN di beberapa daerah.

"Sejak kita menggunakan peraturan tentang orasi ilmiah yang baru, jadi ini merupakan yang pertama dan menurut saya cukup berhasil. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Dan memang, tidak semua BPSDMD kita berikan kesempatan. Hanya BPSDMD yang memiliki kualifikasi akreditasi yang tinggi, minimal A, baru kemudian kita berikan kesempatan," jelas Adi

Pihaknya berharap, dikukuhkannya widyaiswara ahli utama akan menambah energi baru bagi dunia pengembangan kompetensi ASN. Sebab, sejatinya widyaiswara adalah guru bangsa yang tentu akan memberi contoh dan mampu menginspirasi perubahan-perubahan bagi generasi ASN berikutnya. Era milenial saat ini, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri dalam mendidik mereka. 

"Kita sekarang memasuki era baru dan berhadapan dengan generasi ASN milenial yang tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi-generasi yang sudah senior. Ini tidak mudah karena kulturnya, pengalaman berbeda. Tapi mereka tetap butuh bimbingan yang baik dari para widyaiswara karena mereka ASN senior yang punya jam terbang tinggi dan pengalaman mengelola institusi yang cukup lama," papar dia. 

Pj Gubernur Jawa Tengah Drs Syarifuddin MM menyambung, pemerintah saat ini serius membangun kapabilitas dan kapasitas para ASN. Keseriusan itu ditandai dengan keluarnya Permendagri No 33/2018 tentang Penyusunan APBD 2019, yang di dalamnya salah satunya mengatur tentang alokasi anggaran peningkatan kapasitas ASN.

"Di sana sudah diatur bahwa sekurang-kurangnya dalam rangka pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN, disebut langsung di sana minimal 0,36 persen. Mungkin jauh dari harapan karena beberapa pihak mengusulkan 1 persen. Tapi kita perlu pahami, bahwa belanja daerah, masih banyak hal lain yang prioritas, termasuk kewajiban-kewajiban yang diamanatkan undang-undang, apakah itu di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Tapi paling tidak ini  salah satu langkah konkret perhatian pemerintah untuk berani menentukan persentasenya," urai dia.

Meski tampaknya kecil, imbuhnya, namun jika dihitung, paling tidak kenaikan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN di daerah pada 2019, naik 100 persen dari anggaran yang dikelola saat ini.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Kalau Mau Disogok, Ingatlah Pertanyaan Saya Hari Ini..."


Bagikan :

SEMARANG - Sebanyak 15 orang widyaiswara dari BPSDMD Provinsi Jateng dan Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama dikukuhkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto menjadi widyaiswara (WI) ahli utama di Aula BPSDMD Jateng, Selasa (28/8/2018). Mereka antara lain adalah Kunto Nugroho, Joko Sutrisno dan Sutardi dari BPSDMD Jateng. Kemudian Zaenuri, Junaedi dan Teguh Suyitno dari Balai Diklat Keagamaan Kemenag.

Kepala LAN RI Adi Suryanto mengemukakan, sebelum dikukuhkan, mereka harus membuat karya tulis yang pada akhirnya ditetapkan panitia layak mengikuti orasi ilmiah. Orasi ilmiah dan pengukuhan widyaiswara ahli utama di BPSDMD Jateng ini menjadi yang pertama, yang dilakukan di luar Lembaga Administrasi Negara. Tidak semua BPSDM di daerah diberi kesempatan menyelenggarakan orasi ilmiah dan mengukuhkan widyaiswara ahli utama. Hanya BPSDMD yang memiliki kualifikasi akreditasi A yang diizinkan menyelenggarakannya. Sehingga, BPSDMD Jateng menjadi salah satu contoh pengembangan SDM ASN di beberapa daerah.

"Sejak kita menggunakan peraturan tentang orasi ilmiah yang baru, jadi ini merupakan yang pertama dan menurut saya cukup berhasil. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi yang lain. Dan memang, tidak semua BPSDMD kita berikan kesempatan. Hanya BPSDMD yang memiliki kualifikasi akreditasi yang tinggi, minimal A, baru kemudian kita berikan kesempatan," jelas Adi

Pihaknya berharap, dikukuhkannya widyaiswara ahli utama akan menambah energi baru bagi dunia pengembangan kompetensi ASN. Sebab, sejatinya widyaiswara adalah guru bangsa yang tentu akan memberi contoh dan mampu menginspirasi perubahan-perubahan bagi generasi ASN berikutnya. Era milenial saat ini, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri dalam mendidik mereka. 

"Kita sekarang memasuki era baru dan berhadapan dengan generasi ASN milenial yang tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi generasi-generasi yang sudah senior. Ini tidak mudah karena kulturnya, pengalaman berbeda. Tapi mereka tetap butuh bimbingan yang baik dari para widyaiswara karena mereka ASN senior yang punya jam terbang tinggi dan pengalaman mengelola institusi yang cukup lama," papar dia. 

Pj Gubernur Jawa Tengah Drs Syarifuddin MM menyambung, pemerintah saat ini serius membangun kapabilitas dan kapasitas para ASN. Keseriusan itu ditandai dengan keluarnya Permendagri No 33/2018 tentang Penyusunan APBD 2019, yang di dalamnya salah satunya mengatur tentang alokasi anggaran peningkatan kapasitas ASN.

"Di sana sudah diatur bahwa sekurang-kurangnya dalam rangka pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN, disebut langsung di sana minimal 0,36 persen. Mungkin jauh dari harapan karena beberapa pihak mengusulkan 1 persen. Tapi kita perlu pahami, bahwa belanja daerah, masih banyak hal lain yang prioritas, termasuk kewajiban-kewajiban yang diamanatkan undang-undang, apakah itu di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Tapi paling tidak ini  salah satu langkah konkret perhatian pemerintah untuk berani menentukan persentasenya," urai dia.

Meski tampaknya kecil, imbuhnya, namun jika dihitung, paling tidak kenaikan anggaran untuk peningkatan kapasitas ASN di daerah pada 2019, naik 100 persen dari anggaran yang dikelola saat ini.

(Rita/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : Kalau Mau Disogok, Ingatlah Pertanyaan Saya Hari Ini..."


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu