SEMARANG - Kebijakan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional  yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018. Kebijakan tersebut ditempuh melalui peningkatan produksi pangan dan program prioritas pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

"Selama 2018 ini, BPS telah melaksanakan serangkaian kegiatan guna mendukung prioritas nasional tersebut dengan menyempurnakan statistik pertanian dan perikanan. Di antaranya survei pertanian antar sensus atau Sutas 2018, survei dengan metode kerangka sampel area (KSA), dan survei konversi gabah dan beras," terang Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono, MA saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk "Achieving SDGs in Indonesia by Optimizing the Small Area Estimation Method and Big Data Source" di Patra Jasa Hotel, Minggu (14/10/2018).

Sentot menjelaskan, ketersediaan data sektor pertanian yang lengkap, akurat, dan terkini sangat dibutuhkan sebagai acuan bagi pemerintah maupun para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan maupun evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Ditambahkan, penyediaan data pertanian berbasis sensus sebelumnya hanya dilakukan setiap periode sepuluh tahun, sedangkan perubahan pertanian sangat cepat mengikuti perkembangan teknologi, perubahan musim, dan harga. Sementara itu, sensus pertanian terakhir dilaksanakan pada tahun 2013. Karenanya, dilakukan sutas antara tahun 2013 dan sensus pertanian periode 2023, di mana Sutas 2018 merupakan sutas yang pertama kali dilakukan oleh BPS.

"Sedangkan survei dengan metode KSA dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sampel segmen yang dibentuk dari citra satelit dan bertujuan untuk mengestimasi luasan dalam periode pendataan yang relatif pendek. Pada awal pengembangannya tahun 1998, survei KSA digunakan untuk estimasi produksi padi terkini dan potensi tiga bulan ke depan dengan menggunakan statistik spasial," jelasnya.

Sentot memaparkan, survei dengan metode KSA memanfaatkan perkembangan teknologi terkini. Yaitu satelite imagery--salah satu jenis big data dan ponsel berbasis android yang telah diinstal aplikasi KSA. Petugas survei pun dapat memotret hasil pertumbuhan padi di lokasi titik koordinatnya. Dengan metode KSA, akan diperoleh data pertanian yang obyektif, akurat, cepat, dan modern.

Senada dengan Sentot, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS MP berpendapat, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan pengentasan kelaparan merupakan beberapa hal paling krusial saat ini untuk memenuhi kebutuhan bangsa maupun sekaligus menopang kebutuhan dunia. Hal tersebut selaras dengan tujuan SDGS kedua, yakni zero hunger atau pengentasan kelaparan dan ketahanan pangan.

"Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi lumbung pangan nasional. Kami mensubsidi tidak kurang dari 3,1 juta ton beras untuk nasional," bebernya.

Pihaknya menyambut baik dengan adanya program Kerangka Sampel Area (KSA). KSA yang merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini menggunakan small area estimation method untuk mengestimasi luas lahan pertanian dan produksinya. 

"Kami sangat menantikan hasil dari KSA untuk data pangan yang lebih berkualitas dan kebijakan pangan yang lebih terarah," ujarnya.

Sri Puryono menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil kebijakan yang sangat strategis dalam membangun big data. Kebijakan Single Data System (SDS) sesuai dengan Pergub Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, merupakan kerangka besar dalam membangun big data Jawa Tengah. 

"Untuk itu, saya berharap seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah dapat bersama-sama mengintegrasikan seluruh aplikasi pelayanan publik ke dalam SDS. Kami berharap bahwa pemanfaatan big data dapat lebih dioptimalkan, sehingga mampu menunjang seluruh target dan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.

(Arifa/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Penurunan AKI di Jateng Lampaui Target SDG’s