UNGARAN - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan Kartu Tani dengan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan bagi petani. Baik terkait pemasaran e-commerce  seperti Rego Pantes dan Eragano, serta asuransi maupun bermacam bentuk perlindungan petani lainnya. 

"Melalui momentum Hari Tani, bersama kita terus berinovasi, bekerja keras mewujudkan daulat pangan, dan sekaligus perlindungan serta peningkatan kesejahteraan para petani," ujar Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin di sela Peringatan Hari Tani Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2018, di Alun-alun Kabupaten Semarang, Sabtu (20/10/2018).

Kegiatan bertema "Percepatan Perwujudan Kawasan Pertanian dan Perdesaan Berbasis Korporasi Petani" itu, juga dihadiri Sekda Jateng Sri Puryono KS MP beserta istri, Rini Sri Puryono, sejumlah pejabat dari berbagai instansi terkait serta ratusan penyuluh pertanian dari kabupaten dan kota se-Jateng. 

Taj Yasin menegaskan Kartu Tani merupakan identitas petani sebagai profesi dengan prinsip penggunaan kartu sebagai alat penebusan pupuk, sehingga mempermudah petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi sesuai alokasi atau kebutuhannya. 

"Kartu Tani sangat multifungsi, sebagai alat informasi, transaksi dan sekaligus edukasi. Kartu Tani momentum petani memasuki masa dan basis pertanian modern yang maju dan sejahtera," katanya.

Terkait pemenuhan kekurangan lahan pertanian, lanjut dia, maka dibuat regulasi yang mewajibkan pemda memenuhi lahan pertanian dengan pemanfaatan tanah aset daerah, serta memberikan bantuan fasilitasi memperoleh tanah negara sebagai kawasan pertanian.

"Untuk menambah lahan pertanian yang kian berkurang akibat alih fungsi lahan, kita upayakan tanah milik pemerintah dikerjasamakan dengan masyarakat, petani pada khususnya. Silakan dipakai, minimal hak gunanya 30-35 tahun," bebernya.

Senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen,  alih fungsi lahan masih menjadi salah satu persoalan bidang pertanian yang tengah dihadapi Pemprov Jateng.  Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Jateng sebelumnya adalah 1.022.000 hektare, kini menjadi 1.021.000 hektare. 

"Di Jateng masih banyak kepemilikan lahan petani di bawah 0,25 hektare. Dari jumlah petani se-Jateng 2.844.821, yang lahannya 0,25 Ha sebanyak 1.184.959 (39%). Padahal ideal kepemilikan lahan untuk usaha pertanian adalah seluas 2 hektare," terangnya.

Gubernur menjelaskan, saat ini pemprov sedang membangun pengembangan Sistem Kartu Tani (SINPI) yang diintegrasikan dengan Peta kemiskinan Jawa Tengah dan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI.

Dari data tersebut diharapkan akan terlihat masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dan perlu dientaskan kemiskinannya, melalui pemberian bantuan dan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Wakil gubernur didampingi Sekda Jateng Dr Ir Sri Puryono KS MP beserta istri, Rini Sri Puryono selanjutnya meninjau kegiatan pameran aneka hasil pertanian sekaligus bermacam produk olahannya. Pameran yang berlangsung mulai 19-21 Oktober itu diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari berbagai lingkup pertanian di Provinsi Jawa Tengah, BUMN, BMD, pelaku usaha kecil dan menengah, serta kelompok tani. 

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Wakik Gubernur Jateng H Taj Yasin Maimoen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang sistem informasi pertanian di provinsi Jawa Tengah yang merupakan tindak lanjut dari pengembangan Kartu Tani.

Selain itu juga peluncuran beras Ceva serta penyerahan Kartu Tani Award kepada penyuluh kreatif dan inovatif dalam mensukseskan program Tani Jateng Tengah. Enam penyuluh pertanian tersebut berasal dari Dinas Pertanian Pati, Temanggung, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, serta Rembang.
(Marni/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Dorong Kerja Sama Petani dengan Kelembagaan Bisnis Milik Petani