SEMARANG- Butuh kerja sama atau keterlibatan berbagai instansi guna menyukseskan program percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai bagian dari reforma agraria, terutama Badan Pertanahan Nasional, Kodam dan jajarannya,  serta masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, saat menjadi keynote speaker Sarasehan dengan tema "Informasi Geospasial Desa/Kelurahan dalam Mendukung Pembangunan di Jateng" di Hotel Patra Jasa Semarang, Jumat (2/11/2018). Hadir pula dalam acara tersebut, Sekda Jateng Sri Puryono KS MP dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjend TNI Wuryanto.

"Salah satu komponen penting adalah Babinsa, karena Babinsa sangat dekat dan masih disegani masyarakat. Sehingga untuk memetakan tanah, BPN bekerjasama dengan Babinsa agar ikut membantu," katanya.

Ia menjelaskan, tidak sedikit masalah ataupun konflik di masyarakat muncul karena persoalan tanah. Karenanya kepemilikan sertifikat tanah sangat penting, salah satunya dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui program tersebut, masyarakat kini dapat memiliki bukti pengakuan hukum atas tanah yang mereka miliki.

"Kepemilikan sertifikat tanah sangat penting, antara lain untuk menghindari sengketa dan adanya kepastian hukum, serta mempermudah akses perbankan," imbuhnya.

Menteri menyebutkan, tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia ditargetkan sudah bersertifikat. Untuk mewujudkan target tersebut, BPN harus berfikir kreatif mengenai strategi yang harus dilakukan sehingga semua tanah bersertifikat. Termasuk menerapkan teknologi geospasial yang merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data yang terkait dengan lokasi.

Sekda Jateng Sri Puryono KS MP saat memaparkan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menjelaskan, keberadaan teknologi geospasial harapkan bisa dioptimalkan secara baik. Semua informasi dan berbagai jenis data mengenai kenampakan bumi dalam geospasial harus bisa dimanfaatkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. 

"Bayangkan saja bila semua wilayah na-sional kita hingga ke lingkup terkecil yaitu desa dapat dipetakan dengan baik, maka bukan hanya masalah lingkungan, tapi ma-salah ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, tata ruang akan bisa diselesaikan dengan baik," bebernya.

Termasuk penanggulangan bencana alam bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adanya informasi geospasial ini sangat membantu dalam hal pencegahan, perlindungan, respon dan penanggulangan bencana alam. Melalui satelit dapat dengan mudah diterima data akurat untuk mempermudah dalam pemilihan jalur evakuasi.

Selain itu, teknologi geospasial dapat menyediakan kecepatan dalam pendeteksi dan respon dalam hal penanggulangan bencana alam sehingga dapat lebih efektif untuk pencegahan serta melindungi infrastruktur maupun aset nasional. 

"Pengembangan sistem informasi desa berbasis spasial di Jateng kita punya aplikasi Sidesa Jateng. Aplikasi ini memuat pusat data, informasi dan forum komunikasi penyelenggaraan pemerin-tahan desa yang terintegrasi di Jateng," terangnya. 

Tujuan aplikasi ini untuk meningkatkan trans-paransi pemerintahan desa, di mana masyarakat bisa mengakses informasi di wilayahnya sekaligus dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemerintah desa. 

"Untuk mengakses aplikasi ini, publik bisa mengunjungi website sidesa.jatengprov.go.id," ujarnya.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjend TNI Wuryanto mengatakan, penandatangan SKB ini merupakan salah satu langkah atau upaya untuk mencapai target program sertifikat tanah. Dalam hal ini Kodam dan jajaranya mempunyai peran dan tugas untuk turut menyukseskan program strategis yang dicanangkan pemerintah tersebut.

Peran Babinsa adalah ujung tombaknya Kodam, karena yang bertugas dan bertanggungjawab membina masyarakat di desa. Babinsa di setiap wilayah tugasnya sangat paham dan disegani oleh masyarakat setempat, sehingga memudahkan tugasnya mencapai target program sertifikat tanah.

"Ini untuk kebaikan masyarakat, yang terbaik untuk masyarakat tentu Kodam dukung. Ini adalah sinergitas yang luar biasa untuk mendukung pelaksanaan tugas instansi-instansi terkait, terutama BPN," terangnya.

Dalam hal ini, lanjut dia, Kodam juga berkepentingan dalam pendataan  kepemilikan tanah warga di semua wilayah Jateng dan wilayah Kodam IV/ Diponegoro. Terlebih target percepatan sertifikat tanah tiga tahun terakhir, target program sertifikat tanah terus meningkat. Pada tahun pertama pencanangan program ditarget sebanyak 6 juta lembar sertifikat, kemudian 7 juta lembar, lalu tahun 2019 menjadi 9 juta sertifikat. 

"Normalnya atau sebelum ada pencanangan program sertifikat hanya 50 ribu sertifikat per tahun, kini menjadi  10. 200 per tahun," katanya.

Selain sarasehan, acara tersebut diawali dengan penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) antara Pabgdam IV Diponegoro dengan Kakanwil BPN provinsi Jateng dan DIY dan para Dandim dengan para Kakantah Kab/Kota se-Jateng dan DIY.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) integrasi data pertanahan dan data perpajakan antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kota Magelang, Kabupaten Semarang, dan Sukoharjo.
(Marni/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Pesan Presiden Jokowi Saat Memberikan Sertifikat di Grobogan