Follow Us :              

ASN Harus Kompeten dan Berintegritas, Jangan ‘GPPS’

  16 November 2018  |   13:00:00  |   dibaca : 266 
Kategori :
Bagikan :


ASN Harus Kompeten dan Berintegritas, Jangan ‘GPPS’

16 November 2018 | 13:00:00 | dibaca : 266
Kategori :
Bagikan :

Foto : Ebron (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Ebron (Humas Jateng)

SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono menyatakan, aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jateng harus kompeten, berintegritas, jujur, dan transparan melayani masyarakat atau jangan GPPS yaitu "Goblok Pinter Penghasilan Sama". 

"ASN jangan GPPS, yaitu goblok pinter penghasilan sama. Ini harus dipegang betul, berintegritas, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ini saya minta betul-betul dipahami. BPSDM harus memberikan contoh mendidik ASN untuk berintegritas, jujur, terbuka," ujar Sekda Jateng saat sarasehan bersama pejabat dan staf di lingkungan BPSDMD Jateng, di Gedung Bundar BPSDMD Jateng, Jumat (16/11/2018).

Sekda menjelaskan, tidak ada ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang tidak mempunyai tugas atau pekerjaan. Semua ASN mempelajari dan melaksanakan tugas pokok masing-masing, semua harus terukur dan tugasnya jelas. Jangan sampai yang lain melaksanakan tugas dan pekerjaan tetapi ada ASN yang tidak ada tugas maupun masih ada tugas yang belum dilaksanakan. 

"Saya sangat sedih jika ada ASN yang merasa mereka tidak mempunyai pekerjaan," katanya.

Sekda meminta para ASN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai tugasnya, meningkatkan integritas dan pelayanan publik, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jujur tidak hanya omong tapi juga di hati, diucapkan, dan dilakukan, serta jangan hanya omong tetapi kenyataannya tidak ada. 

Menurutnya, yang menghargai birokrasi adalah ASN, terlebih ASN merupakan kekuatan ketiga setelah TNI dan Polri. Tidak terbayangkan jika sebanyak 4,4 juta ASN di Indonesia sehari mogok kerja maka bagaimana kondisi negeri ini. Pemprov Jateng menaruh harapan besar kepada BPSDMD, apalagi BPSDMD Jateng merupakan Kawah Candradimukanya ASN yang profesional, mempunyai kompeten tinggi.

"Pegawai birokrasi itu ada aturan mainnya atau tidak asal slonang-slonong kesana kemari. Apabila itu diterapkan oleh para ASN maka tidak perlu menunggu lama betapa buruknya birokrasi kita," katanya.

Didepan Plt Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, para widyaiswara, serta puluhan ASN di lingkungan BPSDMD, Sekda mengapresiasi progres BPSDMD Jateng yang kian bagus. ASN diharapkan bersama-sama memajukan BPSDMD, semua harus menjaga kekompakan. Sebab tanpa kebersamaan dan kekompakan maka target dan tujuan akan sulit tercapai. 

"Termasuk sejumlah penghargaan tingkat nasional yang diraih BPSDMD selama ini berkat kerja sama semua komponen di BPSDMD atau bukan hanya hasil kerja kepala BPSDMD," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengingatkan tentang tahun demokrasi di tahun 2018. Pada tahun demokrasi ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif. Maka bagi warga yang berpredikat sebagai ASN harus netral dan profesional. Meskipun ASN mempunyai minat keberpihakan  tetapi jangan tampil di depan umum menunjukkan kepemilihan terhadap salah satu capres/cawapres, caleg, atauoun partai politik. 

"Tidak usah ditonjolkan kalau berpihak. ASN punya etika, tata krama, dan aturan main ASN itu sangat ketat. Kita sukseskan pileg dan pilpres tetapi kita harus bisa menempatkan diri," pintanya.
(Marni/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : “Aja Baen-baen” Jadi ASN


Bagikan :

SEMARANG - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono menyatakan, aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jateng harus kompeten, berintegritas, jujur, dan transparan melayani masyarakat atau jangan GPPS yaitu "Goblok Pinter Penghasilan Sama". 

"ASN jangan GPPS, yaitu goblok pinter penghasilan sama. Ini harus dipegang betul, berintegritas, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ini saya minta betul-betul dipahami. BPSDM harus memberikan contoh mendidik ASN untuk berintegritas, jujur, terbuka," ujar Sekda Jateng saat sarasehan bersama pejabat dan staf di lingkungan BPSDMD Jateng, di Gedung Bundar BPSDMD Jateng, Jumat (16/11/2018).

Sekda menjelaskan, tidak ada ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang tidak mempunyai tugas atau pekerjaan. Semua ASN mempelajari dan melaksanakan tugas pokok masing-masing, semua harus terukur dan tugasnya jelas. Jangan sampai yang lain melaksanakan tugas dan pekerjaan tetapi ada ASN yang tidak ada tugas maupun masih ada tugas yang belum dilaksanakan. 

"Saya sangat sedih jika ada ASN yang merasa mereka tidak mempunyai pekerjaan," katanya.

Sekda meminta para ASN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai tugasnya, meningkatkan integritas dan pelayanan publik, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Jujur tidak hanya omong tapi juga di hati, diucapkan, dan dilakukan, serta jangan hanya omong tetapi kenyataannya tidak ada. 

Menurutnya, yang menghargai birokrasi adalah ASN, terlebih ASN merupakan kekuatan ketiga setelah TNI dan Polri. Tidak terbayangkan jika sebanyak 4,4 juta ASN di Indonesia sehari mogok kerja maka bagaimana kondisi negeri ini. Pemprov Jateng menaruh harapan besar kepada BPSDMD, apalagi BPSDMD Jateng merupakan Kawah Candradimukanya ASN yang profesional, mempunyai kompeten tinggi.

"Pegawai birokrasi itu ada aturan mainnya atau tidak asal slonang-slonong kesana kemari. Apabila itu diterapkan oleh para ASN maka tidak perlu menunggu lama betapa buruknya birokrasi kita," katanya.

Didepan Plt Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum, para widyaiswara, serta puluhan ASN di lingkungan BPSDMD, Sekda mengapresiasi progres BPSDMD Jateng yang kian bagus. ASN diharapkan bersama-sama memajukan BPSDMD, semua harus menjaga kekompakan. Sebab tanpa kebersamaan dan kekompakan maka target dan tujuan akan sulit tercapai. 

"Termasuk sejumlah penghargaan tingkat nasional yang diraih BPSDMD selama ini berkat kerja sama semua komponen di BPSDMD atau bukan hanya hasil kerja kepala BPSDMD," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengingatkan tentang tahun demokrasi di tahun 2018. Pada tahun demokrasi ada pemilihan presiden dan wakil presiden serta legislatif. Maka bagi warga yang berpredikat sebagai ASN harus netral dan profesional. Meskipun ASN mempunyai minat keberpihakan  tetapi jangan tampil di depan umum menunjukkan kepemilihan terhadap salah satu capres/cawapres, caleg, atauoun partai politik. 

"Tidak usah ditonjolkan kalau berpihak. ASN punya etika, tata krama, dan aturan main ASN itu sangat ketat. Kita sukseskan pileg dan pilpres tetapi kita harus bisa menempatkan diri," pintanya.
(Marni/Puji/Humas Jateng)

 

Baca juga : “Aja Baen-baen” Jadi ASN


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu