SURAKARTA - Indonesia merupakan ladang subur bagi tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini setidaknya 62 juta UMKM tumbuh di negeri ini dan telah mempekerjakan sekitar 116 juta orang. Artinya, 80 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM. Mereka telah menyumbang 60 persen PDB Indonesia. Dengan potensi besar tersebut, pemerintah terus mendorong UMKM untuk naik kelas.

"Pemerintah berpihak kepada 62 juta UMKM yang ada. Jangan meragukan komitmen saya terhadap UMKM. Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga termasuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya juga termasuk UMKM, jualan martabak, jualan pisang," ujar Presiden RI Ir. H. Joko Widodo saat menghadiri Rapimnas Kadin 2018 di Alila Hotel, Rabu (28/11/2018).

Kepala negara menjelaskan, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas, di antaranya menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi tujuh persen dan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak UMKM  dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Meski perekonomian global tidak menentu, terlebih dengan adanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, Presiden Jokowi menegaskan agar pengusaha dan pelaku UMKM tetap bersikap optimis. Ditandaskan, dalam setiap kesulitan selalu ada peluang. Untuk itu, pihaknya meminta pengusaha dan pelaku UMKM untuk semakin produktif dan giat menganalisis potensi ekspor. Pasalnya, persoalan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan dapat diatasi salah satunya apabila pengusaha dan pelaku UMKM meningkatkan ekspor.

"Tolong telusuri peluang-peluang ekspor untuk pengusaha-pengusaha kita, terutama UKM kita. Upaya untuk ekspor ini sangat penting. Dari sisi makro ekonomi, pentingnya ekspor adalah untuk ekonomi yang sehat karena ekspor menghasilkan devisa demi menjaga neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan kita lebih baik," sarannya.

Di hadapan anggota Kadin seluruh Indonesia, mantan wali kota Surakarta itu memaparkan riset yang diinisiasi oleh Enterprise Research Center di Inggris dan Business Development dari Kanada menunjukkan bahwa UMKM yang ekspor jauh lebih produktif daripada UMKM yang tidak ekspor. UMKM yang ekspor umumnya memperoleh pendapatan lebih banyak dan bisnisnya pun lebih inovatif serta membayar gaji lebih tinggi untuk karyawannya. 

Dikatakan Presiden Jokowi, lembaga riset tersebut membedakan dua istilah yang memiliki makna mendalam bagi pelaku UMKM, yaitu learning to export dan learning by exporting. Melalui kedua hal tersebut, UMKM akan mengembangkan kemampuannya untuk ekspor atau menjadi export capable. Semakin lama mengembangkan kemampuan ekspornya UMKM akan semakin banyak menyerap keahlian, misalnya kemampuan mengkomparasikan produknya dengan produk kompetitor di pasar dunia.

"Dalam upaya mengembangkan ekspor, pasti pengusaha akan banyak belajar dan ini saya alami sendiri. Suatu saat saya melihat peluang di pasar luar negeri dan saya ingat betul tantangan ekspor saat-saat awal berbisnis," tuturnya.

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, SDM Indonesia dituntut untuk memiliki pemikiran terbuka (open minded) dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang hadir serta mampu berkolaborasi.

"Kita butuh orang-orang yang open-minded di semua lini, yang siap menghadapi ketidakterdugaan karena perubahan cepat sekali. Jangan sampai pemimpin hanya terkaget-kaget saja, harus siap menghadapi itu dan bereaksi cepat terhadap perubahan-perubahan yang ada. Pemimpin juga harus goal oriented dan harus bisa berkolaborasi," tegasnya.

Menyikapi persoalan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dinilai dapat memperkecil porsi pelaku UMKM untuk dapat berkembang karena kebijakan itu memungkinkan pihak asing menguasai 100 persen investasi di sektor usaha tertentu, kepala negara mengatakan peraturan presiden (perpres) terkait belum ditandatangani dan pihaknya akan mendukung perkembangan UMKM di tanah air.

"Kita sudah ditelepon oleh ketua Kadin dan ketua HIPMI yang komplain tentang masalah itu. Perpresnya belum saya tandatangani, jadi nggak perlu ragu. Akan saya pastikan, akan saya keluarkan urusan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini," tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Senada dengan presiden, Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen yang hadir mendampingi berharap, Kadin Jateng dapat terus mendorong dan mendampingi pelaku UMKM agar berkembang pesat dan mampu naik kelas.

"Diharapkan nanti Kadin Jateng bisa mengakomodir UMKM agar lebih pesat berkembang. Kita minta Kadin Jateng mendorong UMKM untuk bisa ekspor," harapnya.

Putera ulama kharismatik KH. Maimoen Zubair itu mencontohkan, di Kota Surakarta tidak hanya dikenal dengan pesona batiknya, namun juga kuliner seperti jajan pasar yang lezat. Pihaknya meminta peserta Rapimnas Kadin dapat mencicipi kuliner lezat di sini sekaligus membeli cinderamata sebagai wujud konkret dukungan terhadap pelaku UMKM.

"Solo banyak sekali oleh-oleh. Tidak cuma batik, terutama jajan pasarnya yang lazis, maknyus. Maka silakan ditambah isi kopernya," ujarnya disambut tawa hadirin.

(Arifa/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Pemda Wajib Gandeng Dunia Usaha