SEMARANG - Pada tahun anggaran 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Rp205.357.200.000 untuk pengajar keagamaan. Dengan alokasi tersebut Pemprov Jateng berharap pengajaran Islam semakin mendalam, khususnya pengajaran akhlak. 

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam Rakor Validasi Data Pengajar Keagamaan Kabupaten/kota se-Jateng, Kamis (29/11/2018) di gedung Gradika Bhakti Praja, Jalan Pahlawan Semarang. Rakor diikuti 175 pengurus TPQ, Madin dan Ponpes se Jawa Tengah. 

"Total keseluruhan ada 171.131 pengajar keagamaan di Jawa Tengah. Yang akan menerima Rp 1,2 juta pertahun," katanya. 

Untuk melakukan verifikasi ini dia mengatakan tidaklah mudah karena ada tambal sulam dan pergantian nama guru. Selain itu jangka waktu pendataan guru by name by address juga cukup pendek. Dia berharap pada tahun anggaran 2020 atau bahkan pada anggaran perubahan 2019 data sudah benar-benar valid. 

"Hari ini saya akan menandatangani anggaran ini di DPRD. Jadi sudah bisa direalisasikan," katanya. 

Penandatanganan yang dimaksud Taj Yasin adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Jateng tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Jateng 2019.

Anggaran tersebut merupakan insentif tambahan dari Pemprov Jateng khusus untuk guru yang saat ini telah sampai pada tahap validasi. Pria yang akrab dipanggil Gus Yasin itu berharap dalam rapat koordinasi ini akan menghasilkan satu kesepakatan, data, kriteria dan langkah kerja para pengajar keagamaan. 

"Kita tahu Indonesia saat ini digenjot isu-isu radikalisme, intoleransi. Maka saya berpesan, mari tingkatkan pengajaran pada santri-santri kita tentang Tabayyun, mengenal lebih dekat untuk menilai, pengajaran akhlak harus benar-benar kita tanamkan pada santri," katanya. 

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya pernah menyampaikan program prioritasnya pada masa kepemimpinan periode kedua ini memang lebih terfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Untuk program dari sisi prioritas kita melanjutkan yang kemarin. Tapi SDM menjadi pilihan kita untuk bisa mendongkrak kualitas SDM. Ini yang coba kita siapkan," katanya. 

Namun, Ganjar menggarisbawahi, untuk penanganan program tersebut tidak akan mungkin rampung jika hanya diatasi dengan APBD Jateng 2019 yang sebesar Rp25,6 triliun. Maka alternatif kreatif yang dipilih Ganjar adalah optimalisasi peran BUMD, optimalisasi aset dan menggandeng sektor swasta untuk turut nyengkuyung.

"Pengembangan SDM, jika kita mengandalkan sekolah itu tidak cukup. Maka lembaga-lembaga yang bisa mengembangkan itu termasuk dari luar negeri kita ajak," katanya.
(Ibra/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Peran Guru Tidak Terganti Kemajuan Teknologi