SEMARANG - Keterbukaan informasi di Provinsi Jawa Tengah terus ditingkatkan. Bahkan belum lama ini, Jateng dinobatkan sebagai Provinsi paling Informatif di seluruh Indonesia oleh Komisi Informasi (KI) pusat.

Hal tersebut tidak terlepas dari kerja keras Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dibantu dengan seluruh instansi yang ada, Ganjar menjadikan semua informasi publik di Jateng benar-benar transparan dengan masih tetap berpayung pada undang-undang.

Hebatnya, tidak hanya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan publik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, keterbukaan informasi publik di Jateng bahkan sudah diterapkan hingga pedesaan. Saat ini, banyak desa-desa di Jateng yang membuka informasi publik baik melalui website ataupun aplikasi serta media sosial.

Hal itu terbukti saat Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng memberikan KIP Award 2018 di Semarang, Jumat (7/12/2018) malam. Sejumlah kepala desa di Jawa Tengah mendapat penghargaan dari KIP Jateng atas prestasinya dalam hal keterbukaan publik.

"Yang keren saat ini, keterbukaan informasi publik sudah dijalankan oleh pemerintahan hingga tingkat desa. Menurut saya, desa jauh lebih seksi untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka," kata Ganjar.

Pemerintahan desa lanjut Politisi PDI Perjuangan tersebut merupakan garda terdepan sebagai pelayan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik, maka masyarakat tidak perlu lagi kebingungan.

Keterbukaan informasi publik di tingkat desa lanjut Ganjar juga dapat mempercepat pembangunan dan menghindarkan desa dari praktik korupsi.

"Misalnya masyarakat jadi tahu dana desa untuk apa sih, cara mereka terlibat dalam pembangunan desa seperti apa dan sebagainya. Kalau semua desa dapat terbuka, maka semua akan berjalan sesuai harapan," tegasnya.

Keterbukaan informasi publik saat ini lanjut Ganjar adalah hal yang mutlak. Sudah tidak zamannya lagi pemerintah pelit terhadap informasi yang memang banyak dibutuhkan masyarakat.

"Sekarang itu zamannya right to know, maka kita harus terbuka namun tidak telanjang. Untuk itu saya berharap semua badan publik di Jawa Tengah dapat menjalankan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ini," pungkasnya.

Dalam KIP Award 2018, sejumlah desa di Jateng mendapat penghargaan sebagai desa informatif. Penghargaan itu diberikan kepada pemerintah desa, yang menyajikan jenis informasi publik, sesuai standar informasi publik.

Di antaranya Desa Kemiri Barat Kabupaten Batang, Desa Gemantar Kabupaten Wonogiri, Desa Dermaji Kabupaten Banyumas, Desa Ngemplak Kabupaten Temanggung, Desa Cigedong Brebes, Desa Kapencar Wonosobo dan Desa Beran Wonosobo.

Salah satu Kepala Desa penerima penghargaan dari Desa Gemantar Wonogiri, Sunarno mengatakan, keterbukaan informasi publik yang dilakukan di desanya adalah dengan memberikan seluruh informasi baik dana desa, penggunaannya, pembangunan dan informasi lainnya.

"Termasuk proses pembuatan APBDes mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan kami sampaikan melalui website dan media sosial. Jadi masyarakat bisa ikut terlibat," kata dia.

Sejumlah aplikasi terkait pelayanan kepada masyarakat juga disampaikan secara online. Misalnya tentang pengurusan kartu keluarga, kartu tanda penduduk hingga pelayanan kematian.

"Begitu juga jika ada masyarakat yang komplain atau memberikan masukan, semua dilayangkan melalui website dan medsos yang kami punya," pungkasnya.

Selain dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, KIP Award 2018 tersebut, hadir sejumlah pejabat penting. Di antaranya Ketua KIP Jateng Sosiawan, Komisioner KI Pusat, Romanus Ndau Lendong, sejumlah Bupati/Wali Kota dan OPD se Jateng serta jajaran Forkompinda.
(Bowo/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Ganjar Harap Pemda Hingga Desa Buka Informasi Publik