SEMARANG - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai contoh kepada daerah lain di Indonesia dalam penerapan Good Governance.

Hal itu menyusul akan dibuatnya buku Best Practice tentang tata kelola pemerintahan yang baik oleh BPKP. Pada buku tersebut, BPKP menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu contoh panduan kepada daerah lain di Indonesia.

Konsultan BPKP, Alvin Soleh saat wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Video Conference di kantor Gubernur Jateng, Kamis (27/12/2018) mengatakan, PBPK akan membuat buku tentang praktik-praktik penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 

"Buku ini nantinya ditujukan untuk meningkatkan SPIP dan APIP di seluruh daerah di Indonesia menjadi level sempurna yakni level tiga. Ditargetkan pada tahun depan, jumlah daerah yang mencapai level tiga sebanyak 85 persen dari yang saat ini baru 20 persen," kata Alvin.

Untuk mewujudkan hal itu, maka BPKP perlu membuat buku panduan yang dapat dipelajari oleh masing-masing daerah. Untuk membuat buku itu, dibutuhkan kiat-kiat, cerita-cerita dari daerah yang telah sukses mengelola pemerintahan yang baik.

"Ada 15 instansi baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang kami nilai terbaik dan dapat menjadi panutan daerah lain, salah satunya Jawa Tengah ini," imbuhnya.

Nantinya lanjut Alvin, buku tersebut akan diterbitkan sebanyak 650 eksemplar dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang akan dibagikan kepada Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Selain buku, ada juga video rekaman masing-masing narasumber, termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

"Dengan buku dan video ini, harapannya semua daerah yang belum mencapai level tiga dapat belajar dengan mudah langsung dari pemimpin-pemimpin yang sukses menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.

Dalam wawancara tersebut, Alvin menanyakan beberapa hal, terkait rencana pembangunan Jawa Tengah, kiat-kiat mewujudkan pemerintahan yang baik, apa saja kendala dan resiko yang terjadi hingga tips kepada Ganjar Pranowo. Tidak sendiri, dalam kesempatan itu Ganjar didampingi Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen dan Plt Kepala Inspektorat Jateng Dhoni Widianto.

"Kami mengapresiasi langkah BPKP ini yang mencari best practice untuk dijadikan contoh kepada daerah lain di Indonesia dan dijadikan sebagai buku panduan. Dengan begitu, maka kita bisa baik bareng-bareng, dan negara ini akan jadi baik karena semuanya berupaya untuk menjadi baik," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, keberhasilan Jateng menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik bukan perkara mudah. Ada proses panjang yang dilakukan, tentunya dengan dukungan semua instansi terkait termasuk masyarakat.

"Saya dan Wagub ini hanya bertugas memberikan contoh, mengawasi, memberikan regulasi dan memberikan reward and punishment saja agar apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai rencana. Yang menjalankan ya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami dengan pendampingan BPKP dan pengawasan inspektorat serta masyarakat," tegasnya.

Dengan adanya buku panduan dari BPKP ini, Ganjar berharap apa yang diraih Jateng dapat memberikan inspirasi kepada daerah lain. Ganjar sendiri mengatakan tidak pernah lelah untuk belajar kepada daerah-daerah lain yang lebih dulu sukses menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Awal saya jadi Gubernur, saya belajar banyak dari Mbak Risma (Wali Kota Surabaya), saya belajar bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan, sistem dan sebagainya. Saya berharap daerah-daerah lain juga melakukan itu, dengan bersama-sama belajar untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik," pungkasnya.
(Bowo/Puji/Humas Jateng)

Baca juga : Jateng dan Jatim, Pilot Project Pengembangan Kompetensi Pekerja Migran