SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengajak perusahaan-perusahaan lebih fokus dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Terutama pada dukungan kepada Pemprov Jateng dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam Rakor Forum TJSLP Prov Jateng di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/1/2019), dari 66 perusahaan yang diundang, hanya 25 persen saja yang hadir. Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, menegaskan bahwa pihaknya akan memberi peringatan kepada perusahaan yang tidak hadir. Sebab, mereka diundang untuk duduk bersama bukan untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk masyarakat.

"Kami minta mereka fokus membantu mengentaskan kemiskinan. Secara fokus ke-14 daerah zona merah kemiskinan di Jateng. Nanti kita bagi, pertahun lima sampai enam kabupaten/kota. Persentase TJSLP, 60 persen kita arahkan, yang 40 persen silakan dikelola sendiri," paparnya.

Gus Yasin menambahkan, sejak 2013-2014 penurunan angka kemiskinan di Jateng sangat drastis dan terbaik di Indonesia. Meski demikian, penurunan itu belum memuaskan, karena luasan pemerintah yang diemban sangat luas dan banyak.

Pemprov Jateng sebagai tangan panjang pemerintah pusat, bahu-membahu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, FTJSLP menjadi sarana membangun kesepahaman antara pemprov dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan lainnya. "Kami minta juga sering turun ke lapangan, melihat apa yang dibutuhkan sehari-hari masyarakat. Penanganan setiap daerah berbeda, ada ciri khas masing-masing," tandasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono menjelaskan, Rapat Koordinasi Forum TJSLP Prov Jateng bertujuan menyatukan ide untuk membangun provinsi ini, khususnya pada persoalan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah bersama. 

Ketua Forum TJSLP itu menegaskan, upaya untuk mempercepat pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Dunia usaha atau swasta pun harus aktif terlibat. Karena anggaran pemerintah untuk pembangunan hanya berkisar 30 persen.

"Konsep pentahelix dalam hal pembangunan bisa berjalan baik kalau ada sinergi keterlibatan akademisi, pemerintah, dunia bisnis, dan community yaitu media dan masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena berdasarkan kajian, dana pemerintah hanya mampu 30 persen untuk membangun, sedangkan sisanya 70 persen dari pihak swasta," tegasnya.

Sri Puryono menambahkan, prestasi Provinsi Jateng dalam menurunkan angka kemiskinan tidak terlepas dari turut sertanya dunia usaha yang memberikan bantuan melalui program TJSLP. Bahkan, persentase penurunan angka kemiskinan di Jateng pada tahun 2017-2018 tertinggi secara nasional.

"Sampai Maret 2018 yang dirilis pada September penduduk miskin kita sebesar 3,6 juta orang atau 11,19 persen. Dulu pada waktu awal tahun 2013 saat Pak Ganjar memimpin, sebesar 14,48 persen sekarang menjadi 11,19 persen. (Penurunan angka kemiskinan) ini kencang sekali. Kalau peran Bapak/Ibu bisa dimaksimalkan, insya Allah itu bisa menurunkan (angka kemiskinan)," paparnya.
 

Baca juga : Program Penanggulangan Kemiskinan, Pemprov Jateng Bidik 14 Daerah