Follow Us :              

Akhir Februari, Pemprov Jateng Terbitkan Basis Data Terpadu Kemiskinan

  28 January 2019  |   11:00:00  |   dibaca : 765 
Kategori :
Bagikan :


Akhir Februari, Pemprov Jateng Terbitkan Basis Data Terpadu Kemiskinan

28 January 2019 | 11:00:00 | dibaca : 765
Kategori :
Bagikan :

Foto : Ebron (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Ebron (Humas Jateng)

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menerbitkan basis data terpadu kemiskinan pada akhir Februari 2019. Data tersebut nantinya berisi pemetaan tentang kondisi warga miskin yang berada di wilayah Jateng. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat rapat optimalisasi pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Senin (28/1/2019).

Dia menyebutkan, basis data itu berisi nama, alamat, kategori atau tingkatan kemiskinan, serta perkembangan kondisi warga miskin yang akan dipasang di papan informasi di masing-masing desa sehingga masyarakat dapat ikut mengoreksi. Basis data tersebut juga akan menjadi rujukan pada program pengentasan kemiskinan, termasuk menjadi pijakan arah untuk program Corporate Social Responsibility (CSR). "Tidak hanya 14 daerah yang masuk  zona merah, ke depan program CSR juga akan menyasar daerah-daerah lain di 35 kabupaten dan kota di Jateng," ujarnya.

Agar program pengentasan kemiskinan berjalan optimal, wakil gubernur yang akrab disapa Gus Yasin itu juga meminta partisipasi perusahaan baik yang berplat merah seperti BUMN, BUMD, maupun swasta untuk bersama-sama secara terarah dan fokus, sehingga persoalan kemiskinan di Jateng cepat tertangani.

"Kami mengajak dan mengarahkan perusahaan-perusahaan yang ada di Jateng untuk berpartisipasi memberantas kemiskinan. Mungkin diarahkan ke daerah-daerah termiskin serta sektor apa yang bisa dibantu," katanya.

Menurutnya, skema berupa program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan keterampilan, menciptakan produk, kemudahan akses permodalan, dan pendampingan pemasaran harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga pada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan. "Pemerintah akan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi perusahaan, perguruan tinggi, serta masyarakat untuk memetakan penanggulangan kemiskinan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Humas PT Sido Muncul Bambang Sumartoko mengatakan, arah CSR perusahaannya masih melanjutkan kegiatan-kegiatan amal atau program bantuan langsung yang bersifat sementara untuk korban bencana alam, operasi katarak serta pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, juga dilakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan.

"Kami sudah ada desa wisata dan desa inspirasi padi sebagai bentuk kontribusi ketahanan pangan. Program ini tersebar di delapan desa di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng, organisasi petani dan perguruan tinggi," bebernya.

Hal serupa disampaikan sejumlah perwakilan dari perbankan dan perusahaan pemerintah dan swasta di Jateng yang hadir pada rapat tersebut. Bank Mandiri dan Bank Jateng menyalurkan CSR dalam berbagai program pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Diantaranya pelatihan pembukuan sederhana, pengemasan produk, hingga pemasaran, akses modal, Kartu Jateng Sejahtera, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemugaran rumah tidak layak huni.

Selain perbankan dan BUMN/BUMD, perusahaan swasta seperti PT Sritex Sukoharjo juga telah menggulirkan berbagai program dalam skala nasional. Antara lain bantuan terhadap kaum difabel, program pelatihan keterampilan, serta program lingkungan. Salah satunya pengembangan penangkaran burung hantu sebagai musuh alamiah hama tikus, memdorong desa mandiri energi, serta pengembangan berbagai potensi daerah.

 

Baca juga : Wagub: Penanganan Kemiskinan di Sejumlah Wilayah Masih Jalan Sendiri-sendiri


Bagikan :

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menerbitkan basis data terpadu kemiskinan pada akhir Februari 2019. Data tersebut nantinya berisi pemetaan tentang kondisi warga miskin yang berada di wilayah Jateng. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat rapat optimalisasi pemanfaatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Senin (28/1/2019).

Dia menyebutkan, basis data itu berisi nama, alamat, kategori atau tingkatan kemiskinan, serta perkembangan kondisi warga miskin yang akan dipasang di papan informasi di masing-masing desa sehingga masyarakat dapat ikut mengoreksi. Basis data tersebut juga akan menjadi rujukan pada program pengentasan kemiskinan, termasuk menjadi pijakan arah untuk program Corporate Social Responsibility (CSR). "Tidak hanya 14 daerah yang masuk  zona merah, ke depan program CSR juga akan menyasar daerah-daerah lain di 35 kabupaten dan kota di Jateng," ujarnya.

Agar program pengentasan kemiskinan berjalan optimal, wakil gubernur yang akrab disapa Gus Yasin itu juga meminta partisipasi perusahaan baik yang berplat merah seperti BUMN, BUMD, maupun swasta untuk bersama-sama secara terarah dan fokus, sehingga persoalan kemiskinan di Jateng cepat tertangani.

"Kami mengajak dan mengarahkan perusahaan-perusahaan yang ada di Jateng untuk berpartisipasi memberantas kemiskinan. Mungkin diarahkan ke daerah-daerah termiskin serta sektor apa yang bisa dibantu," katanya.

Menurutnya, skema berupa program pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan keterampilan, menciptakan produk, kemudahan akses permodalan, dan pendampingan pemasaran harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga pada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan. "Pemerintah akan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi perusahaan, perguruan tinggi, serta masyarakat untuk memetakan penanggulangan kemiskinan," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Humas PT Sido Muncul Bambang Sumartoko mengatakan, arah CSR perusahaannya masih melanjutkan kegiatan-kegiatan amal atau program bantuan langsung yang bersifat sementara untuk korban bencana alam, operasi katarak serta pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, juga dilakukan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan.

"Kami sudah ada desa wisata dan desa inspirasi padi sebagai bentuk kontribusi ketahanan pangan. Program ini tersebar di delapan desa di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Semarang bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng, organisasi petani dan perguruan tinggi," bebernya.

Hal serupa disampaikan sejumlah perwakilan dari perbankan dan perusahaan pemerintah dan swasta di Jateng yang hadir pada rapat tersebut. Bank Mandiri dan Bank Jateng menyalurkan CSR dalam berbagai program pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Diantaranya pelatihan pembukuan sederhana, pengemasan produk, hingga pemasaran, akses modal, Kartu Jateng Sejahtera, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemugaran rumah tidak layak huni.

Selain perbankan dan BUMN/BUMD, perusahaan swasta seperti PT Sritex Sukoharjo juga telah menggulirkan berbagai program dalam skala nasional. Antara lain bantuan terhadap kaum difabel, program pelatihan keterampilan, serta program lingkungan. Salah satunya pengembangan penangkaran burung hantu sebagai musuh alamiah hama tikus, memdorong desa mandiri energi, serta pengembangan berbagai potensi daerah.

 

Baca juga : Wagub: Penanganan Kemiskinan di Sejumlah Wilayah Masih Jalan Sendiri-sendiri


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu