BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora memprioritaskan 12 desa yang masuk ke kategori miskin parah dalam penanggulangan kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 42 desa miskin dari total 295 desa yang tersebar di 16 kecamatan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Bupati Blora Djoko Nugroho saat memberi paparan pada Rakor Membangun Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora, di Pendapa Kabupaten Blora, Selasa (12/2/2019).

Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen itu, dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Prasetyo Aribowo, Wakil Bupati Blora Arief Rohman, serta sejumlah pejabat terkait lain.

Dia menyebutkan, penduduk miskin di Blora tahun 2018 tercatat 102.500 jiwa atau sebanyak 11,90 persen dari total penduduk yang mencapai 861.311 jiwa. Menurutnya, penanganan kemiskinan di Blora selama ini terkendala oleh beberapa faktor.

Seperti letak geografis kurang strategis, pola pikir masyarakat yang masih mengharapkan bantuan pemerintah, hingga kontribusi sumber daya alam yang belum maksimal dalam pembangunan.

"Selain itu, koordinaai sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan antar-OPD dan pemerintah desa perlu ditingkatkan, serta data kemiskinan belum akurat. Angka pernikahan dini juga masih tinggi. Karena itu, kades dan camat harus cerewet kepada warga tentang masalah ini," bebernya.

Arief menjelaskan, Pemkab Blora telah melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Seperti program pemugaran rumah tidak layak huni, bantuan peternakan dan pertanian, serta pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan langkah inovatif 2019, antara lain dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan dan desa, intervensi semua OPD melalui perjanjian kinerja, kuliah kerja nyata tematik kemiskinan dan stunting, peran Baznas dalam penanggulangan kemiskinan, pendampingan OPD di masing-masing wilayahnya. 

Sementara itu, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen meminta agar penanganan kemiskinan di Blora harus didahului dengan perbaikan data. Dengan begitu, jika data sudah valid dan terpadu, penanganan kemiskinan akan tepat sasaran. Selain itu, pemetaan kebutuhan bagi warga miskin juga akan jauh lebih mudah. "Apa saja yang dibutuhkan untuk potensi industri. Misalnya pelatihan keterampilan, sektor kelautan dibantu perikanan," katanya.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, lanjut dia, pemprov mendorong semua pihak bergerak bersama mengatasi persoalan kemiskinan di Jateng. Selain OPD terkait, keberadaan BUMN/BUMD hingga perusahaan swasta juga dilibatkan.

"Blora tidak mempunyai perusahaan swasta, tetapi pemerintah provinsi akan menarik perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jateng untuk ikut membantu mengatasi kemiskinan di Blora," katanya. 

Mantan anggota DPRD Jateng itu menambahkan, penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran dan tidak boleh ada kesalahan data. Terlebih sekarang sudah ada tim yang bertugas mengawasi berbagai program pemerintah untuk rakyat miskin sudah tepat sasaran atau belum.

"Data dari camat dan kepala desa harus secepat mungkin, sehingga kita bisa segera mengirim data warga miskin ke kementerian untuk mengubah data warga miskin yang sesuai kondisi saat ini," bebernya.

(Marni/Himawan/Humas Jateng)

Baca juga : Atasi Kemiskinan di Demak, Gus Yasin Minta Bupati Hingga Ketua RT Keroyokan