Follow Us :              

Ganjar: Bayar Pajak Lewat PKK Lebih Cepat

  27 February 2019  |   13:30:00  |   dibaca : 597 
Kategori :
Bagikan :


Ganjar: Bayar Pajak Lewat PKK Lebih Cepat

27 February 2019 | 13:30:00 | dibaca : 597
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

DEMAK - "Ada yang telat bayar pajak?" tanya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. "Saya Pak, telat dua tahun." jawab Sri Rejeki, salah satu dari ratusan anggota PKK Kabupaten Demak. "Kenapa telat?" tanya Ganjar lagi. "Karena untuk kebutuhan, Pak Sekarang lagi proses balik nama, lama banget pak lima bulan." jawab Sri. "Wah biro jasa kok. Urus sendiri lebih cepat, hanya lima menit!" sahut Ganjar.

Itulah dialog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Sri Rejeki saat Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan bersama tim penggerak PKK, di Gedung IPHI Kabupaten Demak, Rabu (27/2/2019) siang. Belum selesai berdialog, beberapa ibu pun berteriak. "Niku caleg, Pak."

"Lho sampeyan niku Caleg to? Lho piye iki. Caleg kok ora bayar pajek. Tapi ora masalah, Bu Sri jujur. Ternyata duite pajek telas buat baliho. Kalau pengen cepat ini ada kepala dinas dan kepala bagian. Sini, Bu. Ini ditolong. Bu Sri silakan catat nomor handphone ibunya ini. Gimana, mudah to menyelesaikan masalah?" kata Ganjar disambut tepuk tangan.

Dalam kegiatan yang diinisiasi Tim Penggerak PKK Provinsi Jateng itu, Ganjar menegaskan, jika setiap pajak kendaraan, 30 persennya kembali ke kabupaten/kota. Tidak hanya itu, penarikan pajak bisa dikoordinir oleh PKK secara door to door akan mendapatkan komisi. Komisinya pun dapat digunakan untuk membantu kegiatan PKK.

"Jika warga belum ada uang, PKK pun bisa menalangi terlebih dahulu dan lebih cepat dari biro jasa. Lewat PKK beres. Setelah dengan Babinkamtibmas dan Babinsa, sekarang kita gerakkan PKK untuk penarikan pajak kendaraan bermotor. Ini masih di Demak kalau berhasil akan kita terapkan di seluruh Jateng. Di Demak sendiri tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp30 miliar," paparnya.

Ganjar menyebutkan, digerakkannya berbagai sektor untuk menaikkan target pajak karena berdasar temuan BPK, tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp1 triliun.

Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Siti Atikoh menambahkan, TP PKK bersama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) akan melaksanakan program itu per wilayah. "Yang hadir di sini punya kepanjangan tangan sampai perkampungan. Karena ketika kita patuh pajak, semua pembangunan di lingkungan kita akan lancar. Permasalahan di PKK adalah kaderisasi, yuk yang di sini kita tarik yang muda-muda. Yuk perkenalkan PKK ini bukan sekadar PKK. Arisan hanya pemancing saja," tandasnya.

 

Baca juga : Ganjar Ajak Masyarakat Implementasikan Mars PKK


Bagikan :

DEMAK - "Ada yang telat bayar pajak?" tanya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. "Saya Pak, telat dua tahun." jawab Sri Rejeki, salah satu dari ratusan anggota PKK Kabupaten Demak. "Kenapa telat?" tanya Ganjar lagi. "Karena untuk kebutuhan, Pak Sekarang lagi proses balik nama, lama banget pak lima bulan." jawab Sri. "Wah biro jasa kok. Urus sendiri lebih cepat, hanya lima menit!" sahut Ganjar.

Itulah dialog Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Sri Rejeki saat Sosialisasi Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan bersama tim penggerak PKK, di Gedung IPHI Kabupaten Demak, Rabu (27/2/2019) siang. Belum selesai berdialog, beberapa ibu pun berteriak. "Niku caleg, Pak."

"Lho sampeyan niku Caleg to? Lho piye iki. Caleg kok ora bayar pajek. Tapi ora masalah, Bu Sri jujur. Ternyata duite pajek telas buat baliho. Kalau pengen cepat ini ada kepala dinas dan kepala bagian. Sini, Bu. Ini ditolong. Bu Sri silakan catat nomor handphone ibunya ini. Gimana, mudah to menyelesaikan masalah?" kata Ganjar disambut tepuk tangan.

Dalam kegiatan yang diinisiasi Tim Penggerak PKK Provinsi Jateng itu, Ganjar menegaskan, jika setiap pajak kendaraan, 30 persennya kembali ke kabupaten/kota. Tidak hanya itu, penarikan pajak bisa dikoordinir oleh PKK secara door to door akan mendapatkan komisi. Komisinya pun dapat digunakan untuk membantu kegiatan PKK.

"Jika warga belum ada uang, PKK pun bisa menalangi terlebih dahulu dan lebih cepat dari biro jasa. Lewat PKK beres. Setelah dengan Babinkamtibmas dan Babinsa, sekarang kita gerakkan PKK untuk penarikan pajak kendaraan bermotor. Ini masih di Demak kalau berhasil akan kita terapkan di seluruh Jateng. Di Demak sendiri tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp30 miliar," paparnya.

Ganjar menyebutkan, digerakkannya berbagai sektor untuk menaikkan target pajak karena berdasar temuan BPK, tunggakan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp1 triliun.

Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Siti Atikoh menambahkan, TP PKK bersama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) akan melaksanakan program itu per wilayah. "Yang hadir di sini punya kepanjangan tangan sampai perkampungan. Karena ketika kita patuh pajak, semua pembangunan di lingkungan kita akan lancar. Permasalahan di PKK adalah kaderisasi, yuk yang di sini kita tarik yang muda-muda. Yuk perkenalkan PKK ini bukan sekadar PKK. Arisan hanya pemancing saja," tandasnya.

 

Baca juga : Ganjar Ajak Masyarakat Implementasikan Mars PKK


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu