SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui kebahagiaan dan kebanggaannya ketika aparatur Pengadilan Tinggi Jawa Tengah bersungguh-sungguh menyatakan tidak akan korupsi dan mewujudkan birokrasi bersih melalui sebuah deklarasi. 

Hal itu disampaikan Ganjar usai Deklarasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Jateng menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Aula Pengadilan Tinggi Jateng, Selasa (5/3/2019).

Ganjar berharap kegiatan itu tidak hanya sekadar tanda tangan semata. Namun, sumpah yang harus dibuktikan kepada masyarakat melalui kinerja. Meski tidak bisa seketika dalam memberantas korupsi, tetapi harus sungguh-sungguh dan serius. "Coba, negara mana yang lebih serius menangani masalah korupsi. Meski pejabat mana yang belum ditangkap KPK, (tapi) upaya sungguh-sungguh dan serius sudah dilakukan negara ini," katanya.

Dia mencontohkan, upaya untuk tidak korupsi hingga di tingkat eksekusi kegiatan mulai dari A sampai Z di lingkungan Pemprov Jateng mampu menghemat Rp1,2 triliun. Upaya itu juga didukung DPRD Jateng. Sehingga, Pemprov Jateng berhasil menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan LHKPN dari KPK.

"Saya mengharamkan ada setoran ke pimpinan. Kalau dinas luar dengan gubernur, makan ya yang traktir gubernur. Kalau yang bayar OPD misalnya, mereka akan terbebani. Nanti kalau tidak punya, minta ke penyedia jasa, akhirnya, korupsi yang terjadi," paparnya.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menceritakan temuan pungutan liar (pungli) di jembatan timbang pada periode pertama Ganjar menjabat sebagai gubernur Jateng silam. Menurutnya, selain mengerikan, pejabat di jembatan timbang tersebut lebih rendah dari seorang sopir. Dari cara memberikan uang yang dilempar hingga para sopir yang bertelanjang dada, maupun bercelana pendek ketika menghadapi mereka. 

Di dunia peradilan, Ganjar meminta, pengadilan tinggi sebagai "wakil" Tuhan di dunia, haru bebas dari kepentingan rumah, istri maupun anak.

Sementara Kepala Pengadilan Tinggi Sri Sutatiek menyampaikan, upaya mewujudkan pengadilan modern, kredibel, bertanggungjawab, dan berorientasi kepada HAM dilakukan dengan memberikan layanan hukum yang berkeadilan agar mendapatkan kepercayaan dan respek dari masyarakat. 

"Semoga, kita semua bisa mewujudkan peradilan yang baik dan sehat. Maka, harus bekerja keras. Mewujudukan pelayanan terpadu satu pintu untuk layanan cepat, mudah, transparan, terukur, prima, akuntabel dan anti KKN," harapnya.

Baca juga : Ganjar: Kurangi Rapat dan Studi Banding