BATANG - Selain meminta kepada tujuh pemerintah daerah di Eks Keresidenan Pekalongan, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen menyatakan, Pemprov juga mendorong tersedianya fasilitas maupun akses bagi kaum difabel. 

"Kantor yang belum ada akses untuk difabel harus secepatnya dibangun. Begitu pula kantor-kantor layanan publik, maupun obyek wisata. Pelatihan juga harus ditambah dan fasilitasnya," kata Gus Yasin usai berdialog dengan peserta Musrenbang Wilayah Eks Keresidenan Pekalongan di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (13/3/2019).

Penegasan Gus Yasin itu juga menjawab permintaan Doni, dari komunitas disabilitas Kabupaten Tegal dan Meri dari perwakilan disabilitas Kabupaten Pekalongan yang meminta akses jalan, maupun toilet untuk kaum difabel yang menjalankan aktifitasnya dengan satu kaki, serta mengeluhkan adanya pelatihan yang tidak tuntas atau berkelanjutan. "Kaum difabel seperti kami juga butuh piknik. Obyek wisata yang ada tentunya harus ramah kepada kami," kata Meri.

Gus Yasin menambahkan, hasil dari Musrenbangwil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Khususnya di wilayah Eks Keresidenan Pekalongan. Sehingga, ego sektoral OPD harus dihindari, dan harus tetap bersinergi. 

"Politik intern di tingkat desa, kabupaten harus menjembatani. Saya berharap tidak ada kekhawatiran kepala desa jika disalahkan soal entry data kemiskinan. Pemprov akan membantu SDM untuk entry data. Masukan dari forum ini juga segera ditindaklanjuti, kita akan cek lapangan," tandasnya.

Sekda Jateng Sri Puryono menambahkan, dari permasalahan masing-masing daerah yang disampaikan oleh para kepala daerah dengan total anggaran yang diminta mencapai Rp400-an miliar lebih itu, belum ada yang berani hutang ke Bank Jateng. "Temanggung berani hutang Rp200-an miliar. Tapi, tentu konsekuensi-konsekuensinya berani menanggung sendiri," ujarnya.

Sekda juga meminta kepada masyarakat yang memberikan saran masukan kepada Pemprov, dapat melalui rembugan.jatengprov.go.id atau sippd.jatengprov.go.id.

Baca juga : Penyandang Disabilitas Punya Kesempatan Bekerja di Sektor Pemerintahan