SEMARANG - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah dituntut mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, lebih inovatif dan kreatif, serta terus mengikuti perkembangan bisnis demi peningkatan pendapatan daerah dari sektor BUMD. 

"BUMD Provinsi Jateng kontribusi dividen tahun 2018 Rp459 miliar, diharapkan semakin meningkat atau paling tidak Rp1 triliun. Karena BUMD sebagai penopang atau penyokong sumber dana pembangunan di Jawa Tengah," ujar Sekda Jateng Sri Puryono saat menjadi pembicara pada seminar di Agrowisata Tlogo dan Resort Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (20/3/2019).

Dalam seminar bertema "Rencana Bisnis Sebagai Tolok Ukur Penyertaan Modal Pemerintah Kepada BUMD" itu, Sekda meminta agar menghasilkan peningkatan dividen, harus ada loncatan yang lebih cepat. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi, antara lain dengan membuat penyertaan modal untuk usaha yang produktif dan memberikan dampak ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pengelolaan migas, rest area yang dikelola akan terintegrasi dengan agrowisata, serta potensi lain di SPJT (Sarana Pembangunan Jawa Tengah) dan lainnya yang nilainya sangat besar, semakin hari kian meningkat. Ini menjadi harapan kita, karena BUMD mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah," bebernya.

Dia menambahkan, hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan sinergi dengan pihak swasta, sehingga investasi di daerah terus berkembang. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melonjak, pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Agar tercapai tujuan tersebut, kata dia, investasi daerah harus memperhatikan asas kepastian hukum yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, asas efisiensi juga diarahkan agar dana investasi yang digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal.

"Sedangkan asas akuntabilitas, harus dapat dipertanggungjawabkan pada rakyat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian asas kepastian nilai harus di dukung adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah," paparnya.

Pemprov Jateng memiliki 10 BUMD yang bergerak diberbagai bidang usaha. Seperti PT Bank Jateng, PT Citra Mandiri Jawa Tengah, BPR BKK, PT Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Askrida, PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan (PRPP), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT),  PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) dan PT Jamkrida.

"Jika BUMD tidak punya rencana bisnis yang matang, maka akan kesulitan bagaimana mengukur kinerja dari yang bersangkutan. Harapan saya seminar ini akan memberikan hasil rekomendasi yang aplikatif dan implementatif," katanya.

Baca juga : Sekda Sebut Jateng Seksi Untuk Investasi