SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (2/4/2019). Rapat yang dihadiri Wakil Gubernur, Kapolda Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Kajati, Ketua DPRD, Ketua KPU, Bawaslu, Intelijen itu secara khusus membahas terkait pelaksanaan tahapan Pemilu serentak pada 17 April mendatang.

Dalam rapat tersebut, semua jajaran Forkopimda masing-masing melaporkan persiapan menghadapi ajang pesta demokrasi di Jateng. Selain mematangkan persiapan, dalam rapat juga dipetakan sejumlah potensi-potensi kerawanan baik saat masa kampanye, proses pemilihan, penghitungan suara hingga pengumuman pemenang.

Selain potensi kerawanan, dalam rapat juga terungkap bahwa logistik Pemilu di Jateng belum 100 persen selesai. Dari laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, masih ada enam daerah di Jateng yang masih kekurangan logistik.

Ketua KPU Jawa Tengah, Yulianto Sudrajat mengatakan, kekurangan logistik itu terjadi pada surat suara calon anggota legislatif di daerahnya masing-masing. Enam daerah itu yakni Pati, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Sragen dan Wonogiri. "Ada beberapa wilayah yang logistiknya belum 100 persen selesai. Kami sudah kirimkan tim ke Jakarta untuk mengawal proses kelengkapan logistik ini dan sudah ada kepastian bahwa dua hari lagi kekurangan itu sudah tercukupi dan segera didistribusikan," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyelesaikan perekrutan petugas KPPS yang ada di Jateng dengan jumlah mencapai 115.391 KPPS. Mereka juga sudah diberi pelatihan agar siap dalam melaksanakan tugas saat pelaksanaan pemilihan berlangsung.

"Pada prinsipnya kami sudah siap, hanya tinggal kendala sedikit itu, soal belum lengkapnya logistik di beberapa daerah yang kami pastikan dua hari nanti selesai," tukasnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng, Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, pihaknya sudah melakukan gelar pasukan pengamanan pemilu 2019. Meski dikatakan bahwa Jateng dalam kondisi kondusif, namun pihaknya akan tetap melakukan prosedur pengamanan sesuai petunjuk.

"Sejumlah potensi kerawanan dalam Pemilu sudah kami mapping. Meski Jateng dikategorikan sebagai provinsi aman, namun kami tetap melakukan pengamanan untuk menghindarkan dari potensi kerawanan selama pesta demokrasi berlangsung," kata dia.

Jateng, lanjut Condro, merupakan basis suara yang diperebutkan oleh para peserta Pemilu 2019. Untuk itu, potensi pergesekan antar pendukung pasangan calon cukup besar.

Meski begitu, pihaknya akan berupaya menjamin keamanan saat Pemilu berlangsung. Tidak hanya saat kampanye saja, namun saat pencoblosan hingga penghitungan suara juga memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

"Kami sudah koordinasikan dengan semua pihak untuk mengantisipasi semuanya dan memastikan Pemilu 2019 di Jateng berlangsung aman. Dari Polda Jateng, kami sudah siapkan 21.980 personel untuk mengamankan tahapan Pemilu 2019," tegasnya.

Dukungan pasukan juga akan diberikan oleh TNI. Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Mochammad Effendi mengatakan akan mendukung penuh kekuatan pengamanan di Jateng. "Kami siap menerjunkan kekuatan penuh untuk mengawal keamanan pemilu nanti. Kami juga siap dalam membantu pengamanan logistik jika memang dibutuhkan," katanya.

Effendi menerangkan, keamanan dan kelancaran pemilu 2019 adalah tugas semua elemen bangsa. TNI akan menjadi garda depan menjamin pelaksanaan Pemilu aman. "Untuk itu kami siap sinergi dengan Kapolda dan pihak terkait seperti Pemerintah, KPU, Bawaslu dan lainnya dalam rangka pengamanan ini," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, rapat yang digelar itu dilakukan untuk memastikan persiapan Pemilu 2019 di Jateng. Apalagi, pelaksanaan pesta demokrasi itu hanya tinggal menghitung hari.

"Ini untuk memastikan saja, bahwa pada prinsipnya dari rapat tadi, KPU, Bawaslu sudah siap. Dukungan keamanan dari TNI/Polri juga sudah siap. Early warning tentang potensi-potensi kerawanan juga sudah dipetakan sehingga dapat diantisipasi sejak dini," kata Ganjar.

Hanya, lanjut Ganjar, yang menjadi perhatian dalam rapat tersebut adalah terkait logistik yang belum 100 persen aman. Masih ada daerah yang belum lengkap logistik Pemilunya. "Maka tadi kita pastikan bahwa distribusi logistik semua aman. Tadi sudah dipastikan dalam waktu dua hari semua selesai," terangnya.

Tak hanya itu, Ganjar juga meminta pihak KPU dan Bawaslu getol menyosialisasikan mengenai aturan Pemilu pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Sebab dalam putusan itu, ada beberapa informasi baru yang belum banyak diketahui publik.

"Sekarang ternyata, orang bisa memperbaiki data untuk ikut proses pemilihan dalam waktu tujuh hari sebelum pelaksanaan. Juga ada peraturan bahwa warga yang belum punya KTP-Elektronik bisa menggunakan hak suaranya dengan menggunakan surat keterangan. Nah informasi-informasi ini harus disosialisasikan, kami siap membantu sosialisasi kepada masyarakat," tutupnya.

Baca juga : Gus Yasin Sentil Mahasiswa Perantau Agar Tak Golput