SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digadang-gadang bakal jadi daerah provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah. Sejumlah program strategis kemaslahatan pun sudah disiapkan, mulai pembangunan rumah sakit hingga sport center. 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya saat ini masih mendalami pilihan program, regulasi, termasuk kemungkinan-kemungkinan penilaian sektor maupun sub-sektor yang ada. Untuk infrastruktur, Pemprov Jateng telah melakukan pendataan sampai total pembiayaan. 

"Total rencana obligasi yang akan kami terbitkan nilainya mencapai Rp2 triliun. Yang diperlukan untuk pembangunan RSUD Unggulan Pelayanan Kanker, RSUD Umggulan Pelayanan Ibu dan Anak, pengembangan Pelayanan Kanker di RS Kelet sampai sport center," kata Ganjar, Senin (29/4/2019) dalam Focus Discussion Grup di Hotel PO Semarang.

Jateng memang termasuk daerah yang berpotensi menerbitkan obligasi, terlebih provinsi yang dipimpin Ganjar tersebut memperoleh penilaian A atau Baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dalam FGD tersebut hadir Pengawas Eksekutif Pasar Modal, Hoesen, Ketua OJK Jateng-DIY Aman Santosa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi dan Sukirman.

"Kita lagi menyiapkan izin prinsip baru masuk Perda. Saat ini Pemprov sudah memasukkan ke DPRD. Harapannya ini masuk agenda prioritas, kalau dalam masa sidang berikutnya bisa masuk, harapannya bisa langsung diproses. Mudah-mudahan akhir tahun bisa selesai. Kalau temen-temen komitmen politiknya sama ya ini bisa jadi prioritas karena ini tidak bisa mundur," katanya. 

Namun demikian, ada beberapa hal yang membuat Ganjar ragu terhadap penerbitan obligasi itu. Pertama, apakah obligasi daerah mempengaruhi penilaian terhadap kinerja keuangan daerah karena adanya hutang daerah dalam struktur APBD. Kedua, bagaimana jika uang obligasi yang diterima di APBD dan ditempatkan dalam deposito menimbulkan spread negatif (tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah daripada tingkat suku bunga tabungan) apakah merupakan kerugian daerah?

"Ketiga, apakah program yang dibiayai obligasi daerah harus bersifat cost recovery dan menghasilkan pendapatan untuk PAD. Dan yang terakhir, apakah jaminan dipersyaratkan selama jangka waktu obligasi daerah?" kata Ganjar.  

Jika dengan mengeluarkan obligasi justru membuat performa anggarannya merosot, Ganjar yakin pasti tidak ada orang yang mau mengeluarkan obligasi. Karena paradigma penilaian pasti soal cerita berapa belanja langsung dan tidak langsung, ada hutang atau tidak.

"Tapi seandainya tidak, ini akan jadi lompatan karena diharapkan Jawa Tengah yang akan pecah telur. Yang pertama kali akan mengeluarkan ini dan mudah-mudahan bisa menginspirasi," paparnya. 

Pengawas Eksekutif Pasar Modal, Hoesen mengatakan, modal Jateng sebagai provinsi pertama yang mengeluarkan obligasi daerah adalah capaian penilaian kinerja anggaran A dari Kemenpan RB. Namun jika mengacu hal itu saja tidaklah cukup. Harus ada komitmen bersama sejumlah pihak.

Karena ini 10-15 tahun masa angsuran, maka perlu perlindungan atau regulasi berupa Perda. Jadi ini bukan sekadar kebijakannya gubernur tapi Pemprov Jateng. "Obligasi daerah memang sangat menarik, beberapa daerah memang pendanaannya terbatas. Maka fleksibilitas pendanaan harus kita dorong," bebernya. 

Hoesen menambahkan, untuk menerbitkan obligasi daerah diperlukan tim bersama dari Kementerian Keungan dan Kementerian Dalam Negeri, bersama Pemda dan OJK. Di Jateng, tim bersama telah intens membahas hal teknis soal Obligasi Daerah, mulai dari potensi pembiayaan, hingga kemampuan membayar utang, baik bunga dan pokoknya. 

"Pemprov Jateng telah melangkah cukup jauh untuk merealisasikan keinginan mencari pembiayaan alternatif itu. Jateng juga telah membentuk tim percepatan," ungkapnya.

Baca juga : Didukung OJK dan Kemenkeu, Ganjar Optimistis Obligasi Daerah Terbit Tahun Depan