Follow Us :              

Cara Ganjar Atasi Konflik Tambakrejo, Duduk Bersama dan Mendengarkan

  14 May 2019  |   21:23:00  |   dibaca : 760 
Kategori :
Bagikan :


Cara Ganjar Atasi Konflik Tambakrejo, Duduk Bersama dan Mendengarkan

14 May 2019 | 21:23:00 | dibaca : 760
Kategori :
Bagikan :

Foto : Vivi (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Vivi (Humas Jateng)

SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seakan mengajari Pemerintah Kota Semarang cara melakukan pembebasan lahan tanpa menelantarkan rakyat. Ganjar turun tangan menengahi konflik penggusuran warga Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara.

Seperti diketahui konflik Tambakrejo mencuat Kamis (9/5/2019). Ratusan warga RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, digusur Satpol PP Pemkot Semarang dari bantaran sungai tempat mereka tinggal. Pemukiman mereka menjadi bagian dari proyek normalisasi Banjir Kanal Timur untuk pengendalian banjir.

Akibat penggusuran itu, warga memilih tinggal di tenda-tenda sekitar bantaran sungai. Mereka menolak direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jauh dari laut. Alasannya sebagian besar mereka berprofesi sebagai nelayan.

Ganjar mendapat laporan konflik tersebut saat berada di Jakarta. Jumat (10/5/2019) malam begitu tiba di Semarang ia mengumpulkan jajarannya di rumah dinas gubernur Puri Gedeh. Pertemuan hingga menjelang tengah malam itu menghasilkan instruksi Ganjar bahwa rakyat tidak boleh ditelantarkan.

“Mulai Sabtu (11/5/2019) saya minta Pemkot turun ke lokasi, kirim dokter, kasih bantuan logistik. Bagaimanapun mereka rakyat kita dan harus dibantu,” kata Ganjar.

Tak cukup di situ, Minggu (12/5/2019) sore, Ganjar mengumpulkan para pihak di Gedung Moch Ichsan Balai Kota Semarang. Hadir Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kepala BBWS Pemali Juwana Rubhan Ruzziyatno, warga yang dipimpin Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo dan para aktivis.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa warga memilih pindah ke Kalimati, tak jauh dari lokasi penggusuran. Pemkot menyediakan fasilitas dari rumah hunian sementara (huntara), listrik, air dan pendukung lainnya. 

Ganjar mengatakan, apa yang sudah disepakati itu merupakan keinginan warga. Ia sendiri sebetulnya tidak rela jika warga harus tinggal di huntara atau di bedeng-bedeng pinggir sungai.

“Warga sudah memilih keinginannya sendiri. Pemkot sebenarnya menyiapkan di Rusunawa Kudu, tempatnya bagus banget. Tapi karena warga memilih tinggal di tenda, ya sudah. Nanti akan kami bangunkan rusunawa di sana,” ujar Ganjar. 

Pembangunan huntara dilakukan Pemkot bersama BBWS selama lima minggu ke depan, dimulai esok hari. Untuk memastikan, Ganjar mengunjungi Tambakrejo Senin (12/5/2019) sore. 

Rupanya masih ada sebagian warga yang tetap ingin menempati lahan bekas penggusuran di bantaran kali itu. Di tenda pengungsian, Ganjar menggelar dialog lagi untuk memberi pemahaman kepada warga yang masih ngotot. 

"Pokoknya kami ingin kembali menempati lahan di bekas rumah kami yang digusur. Tanah ini kan milik Allah, jadi kami berhak menempati," kata salah satu pria memenggak penjelasan Ganjar. 

Bahkan ada warga yang menyatakan pemerintah harus memberi izin warga tetap menempati bekas lahan penggusuran. "Kami ini juga warga negara Indonesia, Pak. Sah-sah saja kalau kami mau menempati tanah ini," katanya. 

Ganjar menjelaskan, bahwa seluruh warga wajib memiliki legalitas lahan yang ditempati. Lagipula bantaran sungai dilarang untuk siapapun mendirikan bangunan.

Dialog yang menghangat itu ditengahi Rohmadi, Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo. Dijelaskannya bahwa tanah yang didiami warga itu tidak legal. Wargapun tidak memegang sertifikat atau legalitas kepemilikan. 

Untuk meyakinkan warga, Ganjar memastikan bahwa warga akan tetap dapat pemukiman yang layak di sekitar lahan yang digusur, dengan catatan mendukung dan gotong royong melakukan pengerjaan normalisasi BKT dan huntara. 

"Lima minggu Huntara selesai dibangun. Gotong royong lho. Ke depan Pak Wali Kota janji akan membangunkan Rusunawa di dekat sini. Tapi harus ditata agar tetap bersih. Harapannya kan sini jadi kawasan wisata air," kata Ganjar. 

Sejurus kemudian, Ganjar meninggalkan Tambakrejo dan warganya yang telah bombong, senang menerima kesepakatan pembangunan huntara. Saat ini pun warga tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasa. Para ibu nampak mendampingi belajar anak-anaknya dibantu LSM Setara dan jaringan, beserta seniman dan para mahasiswa. 

Bintang Al Huda, salah satu pengurus LSM Setara mengatakan kondisi warga saat ini relatif ayem pasca dimediasi dan dijelaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setidaknya, harapan hidup dan melanjutkan mimpinya kembali tumbuh. 

"Untuk teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus bergantian penjadwalan setiap hari. Setara melakukan pendampingan anak, trauma healing bersama kawan-kawan jaringan. Juga dengan para seniman," katanya.

 

Baca juga : Warga Tambakrejo Siap Gotong Royong Bangun Huntara


Bagikan :

SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seakan mengajari Pemerintah Kota Semarang cara melakukan pembebasan lahan tanpa menelantarkan rakyat. Ganjar turun tangan menengahi konflik penggusuran warga Tambakrejo Kelurahan Tanjungmas, Semarang Utara.

Seperti diketahui konflik Tambakrejo mencuat Kamis (9/5/2019). Ratusan warga RT 05/RW 16 Dusun Tambakrejo, digusur Satpol PP Pemkot Semarang dari bantaran sungai tempat mereka tinggal. Pemukiman mereka menjadi bagian dari proyek normalisasi Banjir Kanal Timur untuk pengendalian banjir.

Akibat penggusuran itu, warga memilih tinggal di tenda-tenda sekitar bantaran sungai. Mereka menolak direlokasi ke Rusunawa Kudu yang jauh dari laut. Alasannya sebagian besar mereka berprofesi sebagai nelayan.

Ganjar mendapat laporan konflik tersebut saat berada di Jakarta. Jumat (10/5/2019) malam begitu tiba di Semarang ia mengumpulkan jajarannya di rumah dinas gubernur Puri Gedeh. Pertemuan hingga menjelang tengah malam itu menghasilkan instruksi Ganjar bahwa rakyat tidak boleh ditelantarkan.

“Mulai Sabtu (11/5/2019) saya minta Pemkot turun ke lokasi, kirim dokter, kasih bantuan logistik. Bagaimanapun mereka rakyat kita dan harus dibantu,” kata Ganjar.

Tak cukup di situ, Minggu (12/5/2019) sore, Ganjar mengumpulkan para pihak di Gedung Moch Ichsan Balai Kota Semarang. Hadir Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kepala BBWS Pemali Juwana Rubhan Ruzziyatno, warga yang dipimpin Rohmadi Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo dan para aktivis.

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa warga memilih pindah ke Kalimati, tak jauh dari lokasi penggusuran. Pemkot menyediakan fasilitas dari rumah hunian sementara (huntara), listrik, air dan pendukung lainnya. 

Ganjar mengatakan, apa yang sudah disepakati itu merupakan keinginan warga. Ia sendiri sebetulnya tidak rela jika warga harus tinggal di huntara atau di bedeng-bedeng pinggir sungai.

“Warga sudah memilih keinginannya sendiri. Pemkot sebenarnya menyiapkan di Rusunawa Kudu, tempatnya bagus banget. Tapi karena warga memilih tinggal di tenda, ya sudah. Nanti akan kami bangunkan rusunawa di sana,” ujar Ganjar. 

Pembangunan huntara dilakukan Pemkot bersama BBWS selama lima minggu ke depan, dimulai esok hari. Untuk memastikan, Ganjar mengunjungi Tambakrejo Senin (12/5/2019) sore. 

Rupanya masih ada sebagian warga yang tetap ingin menempati lahan bekas penggusuran di bantaran kali itu. Di tenda pengungsian, Ganjar menggelar dialog lagi untuk memberi pemahaman kepada warga yang masih ngotot. 

"Pokoknya kami ingin kembali menempati lahan di bekas rumah kami yang digusur. Tanah ini kan milik Allah, jadi kami berhak menempati," kata salah satu pria memenggak penjelasan Ganjar. 

Bahkan ada warga yang menyatakan pemerintah harus memberi izin warga tetap menempati bekas lahan penggusuran. "Kami ini juga warga negara Indonesia, Pak. Sah-sah saja kalau kami mau menempati tanah ini," katanya. 

Ganjar menjelaskan, bahwa seluruh warga wajib memiliki legalitas lahan yang ditempati. Lagipula bantaran sungai dilarang untuk siapapun mendirikan bangunan.

Dialog yang menghangat itu ditengahi Rohmadi, Ketua RT 5 RW XVI Tambakrejo. Dijelaskannya bahwa tanah yang didiami warga itu tidak legal. Wargapun tidak memegang sertifikat atau legalitas kepemilikan. 

Untuk meyakinkan warga, Ganjar memastikan bahwa warga akan tetap dapat pemukiman yang layak di sekitar lahan yang digusur, dengan catatan mendukung dan gotong royong melakukan pengerjaan normalisasi BKT dan huntara. 

"Lima minggu Huntara selesai dibangun. Gotong royong lho. Ke depan Pak Wali Kota janji akan membangunkan Rusunawa di dekat sini. Tapi harus ditata agar tetap bersih. Harapannya kan sini jadi kawasan wisata air," kata Ganjar. 

Sejurus kemudian, Ganjar meninggalkan Tambakrejo dan warganya yang telah bombong, senang menerima kesepakatan pembangunan huntara. Saat ini pun warga tetap menjalankan ibadah puasa seperti biasa. Para ibu nampak mendampingi belajar anak-anaknya dibantu LSM Setara dan jaringan, beserta seniman dan para mahasiswa. 

Bintang Al Huda, salah satu pengurus LSM Setara mengatakan kondisi warga saat ini relatif ayem pasca dimediasi dan dijelaskan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Setidaknya, harapan hidup dan melanjutkan mimpinya kembali tumbuh. 

"Untuk teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus bergantian penjadwalan setiap hari. Setara melakukan pendampingan anak, trauma healing bersama kawan-kawan jaringan. Juga dengan para seniman," katanya.

 

Baca juga : Warga Tambakrejo Siap Gotong Royong Bangun Huntara


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu