Follow Us :              

BPKP Acungi Jempol Capaian Laporan Keuangan Pemda di Jateng

  17 June 2019  |   13:30:00  |   dibaca : 670 
Kategori :
Bagikan :


BPKP Acungi Jempol Capaian Laporan Keuangan Pemda di Jateng

17 June 2019 | 13:30:00 | dibaca : 670
Kategori :
Bagikan :

Foto : Slam (Humas Jateng)

Daftarkan diri anda terlebih dahulu

Foto : Slam (Humas Jateng)

SEMARANG - Sebanyak 25 pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah, sudah mencapai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level tiga. Pencapaian tersebut menunjukkan sudah terbangunnya infrastruktur pengendalian dan implementasinya.

"Selain infrastruktur, pengendalian dan implementasi yang sudah terbangun, prosesnya juga terdokumentasikan dengan baik," kata Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs Bonny Anang Dwiyanto CIA CFRA, Senin (17/6/2019) di Gradhika Bhakti Praja dalam acara Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng.

Lebih lanjut di hadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono, Bonny mengatakan, salah satu manfaat atau hasil implementasi SPIP yang baik adalah keandalan laporan keuangan. Berdasarkan data BPKP, dari 36 pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota, 35 di antaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2018.


Pencapaian opini WTP tersebut, menurut Bonny, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemda di Jateng telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah Indonesia. Di samping itu, secara tidak langsung juga merepresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

"Capaian ini layak kita apresiasi dan syukuri sebagai hasil kerja bersama seluruh komponen pemerintah daerah di Jateng. Namun kami berharap capaian tidak membuat kita semua jadi terbuai dalam euforia keberhasilan," pesannya. 

Pemahaman tersebut perlu ditanamkan, karena dua alasan. Alasan pertama adalah opini atas laporan keuangan bukan sesuatu yang statis tapi bisa berubah sesuai dengan kondisi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Alasan kedua adalah opini atas laporan keuangan pemda hanya salah satu parameter dari pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan.

Menanggapi itu, Ganjar menyampaikan bahwa capaian opini WTP di wilayahnya tiap tahun memang mengalami peningkatan. Namun masih ada satu pemda yang tertinggal. Dia berharap keberadaan Salamat Simanullang sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng yang baru bisa turut mendampingi.

"Opini WTP di Jateng tiap tahun meningkat. Cuma kurang satu, yakni Brebes. Jadi, Pak Salamat (Kepala BPKP) selamat bertugas. Saya minta Brebes ikut didampingi. Insya Allah tahun 2020 Brebes sudah seperti daerah lainnya. Nanti akan kita dampingi puol-puolan. Sedangkan yang lain juga jangan sampai menurun," kata Ganjar saat memberikan sambutan.

 

Baca juga : Terima WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ganjar: Terima Kasih Teman-teman ASN


Bagikan :

SEMARANG - Sebanyak 25 pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah, sudah mencapai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level tiga. Pencapaian tersebut menunjukkan sudah terbangunnya infrastruktur pengendalian dan implementasinya.

"Selain infrastruktur, pengendalian dan implementasi yang sudah terbangun, prosesnya juga terdokumentasikan dengan baik," kata Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Drs Bonny Anang Dwiyanto CIA CFRA, Senin (17/6/2019) di Gradhika Bhakti Praja dalam acara Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng.

Lebih lanjut di hadapan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono, Bonny mengatakan, salah satu manfaat atau hasil implementasi SPIP yang baik adalah keandalan laporan keuangan. Berdasarkan data BPKP, dari 36 pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota, 35 di antaranya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah tahun 2018.


Pencapaian opini WTP tersebut, menurut Bonny, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemda di Jateng telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah Indonesia. Di samping itu, secara tidak langsung juga merepresentasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

"Capaian ini layak kita apresiasi dan syukuri sebagai hasil kerja bersama seluruh komponen pemerintah daerah di Jateng. Namun kami berharap capaian tidak membuat kita semua jadi terbuai dalam euforia keberhasilan," pesannya. 

Pemahaman tersebut perlu ditanamkan, karena dua alasan. Alasan pertama adalah opini atas laporan keuangan bukan sesuatu yang statis tapi bisa berubah sesuai dengan kondisi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Alasan kedua adalah opini atas laporan keuangan pemda hanya salah satu parameter dari pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan.

Menanggapi itu, Ganjar menyampaikan bahwa capaian opini WTP di wilayahnya tiap tahun memang mengalami peningkatan. Namun masih ada satu pemda yang tertinggal. Dia berharap keberadaan Salamat Simanullang sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jateng yang baru bisa turut mendampingi.

"Opini WTP di Jateng tiap tahun meningkat. Cuma kurang satu, yakni Brebes. Jadi, Pak Salamat (Kepala BPKP) selamat bertugas. Saya minta Brebes ikut didampingi. Insya Allah tahun 2020 Brebes sudah seperti daerah lainnya. Nanti akan kita dampingi puol-puolan. Sedangkan yang lain juga jangan sampai menurun," kata Ganjar saat memberikan sambutan.

 

Baca juga : Terima WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ganjar: Terima Kasih Teman-teman ASN


Bagikan :
Daftarkan diri anda terlebih dahulu