JAKARTA SELATAN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menawarkan agar anggota DPD RI membuka kantor di daerah masing-masing. Khusus untuk Jawa Tengah, Ganjar menawarkan agar para senator ngantor di samping ruang kerjanya. 

Selama ini keberadaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia jadi corong para pemimpin daerah kepada Pemerintah Pusat. Menurut Ganjar, untuk memahami aspirasi masyarakat para senator mesti menggandeng kepala daerah.

"Kantor DPD harus dibuka di banyak daerah. Di ibukota provinsi. Di gubernuran. Karena mereka (anggota DPD) ini bekerja tanpa fraksi, jadi mereka kerja individu. Apakah itu bisa? Impossible," kata Ganjar saat memberikan orientasi pada anggota DPD RI Terpilih periode 2019-2024, di Jakarta, Jumat (19/9/2019) malam. 

Bahkan untuk senator asal Jawa Tengah Ganjar bersedia menyiapkan ruangan di samping ruang kerjanya. Selain hemat anggaran juga efisiensi kerja. Komunikasi yang lancar antara pemimpin daerah dengan senator menurut Ganjar akan semakin memudahkan aspirasi masyarakat untuk sampai ke Pemerintah Pusat. 

"Kalau berkantor di sebelah saya, akan saya buatkan sistem informasi yang terintegrasi, DPD RI, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot. Tidak perlu pusing. Aduan bisa langsung masuk dalam sistem," katanya. 

Ganjar mengibaratkan, tawaran untuk senator agar berkantor di samping ruang kerjanya itu merupakan sebuah lamaran nikah. Dia menjelaskan, karena dengan pernikahanlah orang mampu merancang dan merealisasikan mimpi-mimpi, dalam konteks ini memajukan daerah serta memakmurkan masyarakat. 

"Karena sudah menikah, bisa memanggil kami untuk penyelesaian persoalan agar didengar langsung oleh pemerintah pusat. Bupati silakan ngomong, jangan takut karena ada bapak ibumu di sini (DPD dan Gubernur)," katanya. 

Secara teknis Ganjar menjelaskan, kantor di wilayah tersebut bisa ditempati staf anggota DPD RI sepanjang para senator itu menjalankan tugas di ibukota. Tugas staf tersebut untuk mengikuti perkembangan di provinsi maupun kabupaten dan kota. 

"Staf DPD RI di daerah. Membantu memantau, memformulasi dan menyampaikan ke anggota dalam bentuk pertanyaan yang didasarkan pada keputusan pemerintahan daerah. Karena semua urusan pusat juga urusan daerah," katanya.