SURAKARTA - Bupati dan Walikota se-Jateng bersepakat untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di sekolah. Dengan adanya pendidikan antikorupsi sejak di bangku sekolah, peserta didik memiliki jiwa antikorupsi yang akan menjadi benteng kelak ketika mereka dewasa atau menjaga pejabat tidak melakukan korupsi. 

Kesepakatan para bupati dan walikota itu dituangkan dalam penandatanganan implementasi pendidikan anti korupsi Bupati/Walikota se-Jawa Tengah yang berlangsung di sela-sela Roadshow Bus KPK 2019 Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Bale Tawang Arum, Surakarta disaksikan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai inisiator dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jum'at (27/9/2019) siang.

Pada kesempatan itu, Ganjar meminta upaya-upaya pencegahan korupsi tidak menunggu pelatihan di dalam kelas yang dilakukan KPK, tetapi juga pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, ada beragam cara. Misalnya membentuk agen antikorupsi yang bisa dilepas di tengah masyarakat. Cara-cara formal maupun non formal dengan metodologi yang tepat, agar bisa menjadi rule model di berbagai daerah.

"Kita juga dorong perguruan tinggi untuk program KKN-nya tematik, bicara anti korupsi. Sosialisasi antikorupsi bisa ke sekolah, memasukkan ke kurikulum. Di TK misalnya dengan membuat permainan-permainan," katanya.

Saat meninjau stan-stan yang ada, Ganjar pun menemui sekumpulan siswa-siswi yang tengah asik mengikuti beragam permainan didampingi oleh staf KPK. Ganjar menemui siswa Rakha dan Andra. Kepada kedua siswa kelas 2 SD itu, Ganjar mempraktikkan cara pembelajaran antikorupsi kepada anak-anak. 

"Kalau temanmu menyontek saat ulangan, apa yang kamu perbuat?" tanya Ganjar.

"Dinasehati. Kalau dia masih membandel, laporkan ke guru," jawab Andra.

"Kalau ada tumbler milik temanmu ditinggal dikelas. Apa yang kamu lakukan?" tanya Ganjar lagi.

"Tidak mencurinya. Karena, mencuri itu perbuatan sangat jahat. Pemiliknya kita beritahu kalau tumblernya ketinggalan di kelas," jawab Rakha disambut tepuk tangan teman-teman dan oleh orang nomor satu di Jateng itu, ia pun diberi hadiah buku bacaan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyadari, untuk menjadi bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota butuh biaya tinggi. Akan tetapi, untuk mengembalikannya, jangan sampai salah langkah dengan melakukan korupsi. 

"Jika mengembalikannya dengan cara yang tidak baik, ya kena KPK," tandas Ganjar.

Ganjar menambahkan, saat ini ada 23 sekolah sebagai pilot project sekolah berintegritas. Terus berkembang 367 sekolah yang mendaftar secara sukarela. Dari 367 itu, 160 di antaranya SMA Negeri. Sekolah berbasis kurikulum antikorupsi tersebut bakal mendapat pengawalan khusus dari KPK. Penerapan kurikulum itu mulai jenjang SD hingga SMA.

"Ini sudah ada buku-buku pelajaran yang diintegrasikan dengan pendidikan antikorupsi oleh KPK. Kita akan pelajari dan diterapkan di sekolah," imbuh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri.

Saat ini, imbuhnya, KPK bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mengumpulkan kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Jateng. Ke-23 sekolah percontohan itu nantinya akan memaparkan kurikulum tersebut secara berkala.

"Targetnya 367 sekolah itu bakal mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi di mapel (mata pelajaran) pada akhir tahun ini," tuturnya.

Kurikulum antikorupsi yang akan disisipkan di antaranya tak ada lagi biaya sekolah di luar prosedur, menyisipkan materi antikorupsi di setiap mata pelajaran, membuat slogan-slogan antikorupsi, hingga merevisi peraturan yang membuka peluang untuk korupsi.

"Guru-guru yang sudah menyusun silabus atau perencanaan pengajaran antikorupsi yang dimasukkan ke Mapel akan menyampaikan itu. Teman-teman nanti mengembangkan draft dari KPK," kata Jumeri.

Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Kedeputian Pencegahan KPK, Anissa Rahmadhany, mengatakan, KPK telah menyiapkan draft sebagai acuan penerapan pendidikan antikorupsi bagi siswa di setiap mata pelajaran.

"Kita sedang mengerjakan proses implementasi karena masih butuh sinergi. Misalnya di PKN, di pendidikan karakter akan dimasukkan di pendidikan ekstrakurikuler. Kemudian kita melakukan sosialisasi lewat media-media kekinian, lewat film pendek misalnya," katanya.

Baca juga : Pakar Hukum Acungi Jempol Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Jateng