SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jateng sepakat penanganan masalah kemiskinan di 14 kabupaten menjadi pekerjaan rumah bersama. Hal itu akan dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah, tahun ini.

Prasetyo Aribowo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, membeberkan hal itu saat Konferensi Pers di Gedung A Lantai 1 Kantor Gubernur Jateng, Rabu (12/2/2020). 

"Ada 14 daerah kategori merah (kemiskinannya) yang diusulkan di pramusrenbang. Daerah itu yang persentase kemiskinannya di atas provinsi dan nasional. Yang jelas di atas 9 persen, 10 persen hingga 17 persen," kata Prasetyo.

Keempatbelas kabupaten dimaksud yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo dan Blora.

Karena itu, di musrenbang nanti, penanganan kemiskinan di 14 daerah tersebut akan menjadi tugas bersama, baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun filantropi masyarakat misalnya Baznas dan CSR perusahaan. 

Meski 14 daerah akan difokuskan namun bukan berarti 21 daerah lainnya ditinggal atau terabaikan dalam hal penanganan.

"Di 21 daerah lain tetap kami dorong pada program pengetasan kemiskinannya. Baik itu mengurangi beban pengeluaran, mendapatkan kesehatan, meningkatkan pendapatan, termasuk sinergi dalam pengentasan kemiskinan," tambah dia.

Pemprov Jateng juga akan memberdayakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jateng. Para mahasiswa KKN tematik akan didorong untuk memetakan data kemiskinan, sebagai sumber penting untuk menangani kemiskinan.

"Data yang masuk ada yang eror. Eror itu bisa dua, misalnya tidak berhak dapat tapi malah dapat bantuan, maupun yang berhak tapi tidak dapat bantuan. Maka data itu penting,” ujar Prasetyo. 

Dia menuturkan, di musrenbang yang dihelat di enam keresidenan di Jateng, bupati dan wali kota akan menyampaikan inovasi dan kreasi menangani kemiskinan. Mereka tidak akan dimintai usulan soal infrastruktur, melainkan diminta memberikan saran untuk mengatasi pengangguran. 

Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan sumber daya manusia, misalnya mendorong partisipasi anak agar sekolah melalui SPP gratis dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah kejuruan. Musrenbangwil nantinya juga akan memerhatikan nelayan dan petani serta desa wisata. 

Prasetyo menjelaskan, musrenbangwil akan dimulai di Temanggung pada 25 Februari mendatang, meliputi wilayah Purwomanggung, yakni Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. 

Selanjutnya, di Sukoharjo pada 27 Februari meliputi Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Klaten, Karanganyar dan Sragen. Berikutnya di wilayah Barlingmascakeb yang meliputi Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Musrenbangwil akan dihelat mulai 3 Maret di Banyumas.

Pada 5 Maret, musrenbangwil digelar di Brebes untuk kawasan Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang, serta Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Batang. Menyusul di Jepara, 10 Maret, untuk kawasan Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan Blora. 

Terakhir di Kedungsapur meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kendal, Demak dan Grobogan. Dihelat di Kota Semarang pada 12 Maret.