SEMARANG - Percepatan pemulihan ekonomi menjadi salah satu isu dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018-2023. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada catatan penting untuk melakukan perubahan RPJMD, misalnya terkait kondisi Pandemi Covid-19 sehingga banyak target yang tidak tercapai, adanya regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta proyeksi beberapa sektor yang masih bisa bertahan dan menurun. 

"Ini mesti kita sesuaikan bersama agar kemudian RPJMD kita masih bisa fit atau tidak. Cuma dengan sekarang masuknya vaksin ini, apakah kemudian satu tahun ini kira-kira dari sisi kesehatan akan tertangani. Kalau itu sudah tertangani harapan kita masuk ke ekonomi," kata Ganjar usai memberikan arahan pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 di Kantor Gubernur, Selasa (12/1/2021). 

Dalam forum tersebut terdapat beberapa masukan, baik dari DPRD Jawa Tengah maupun perwakilan masyarakat seperti forum disabilitas, forum anak, perwakilan masyarakat nelayan, maupun instansi lainnya. 

Salah satu masukan dari DPRD Jawa Tengah adalah menyiapkan tim percepatan pemulihan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. 

"DPRD minta dilakukan terobosan-terobosan. Maka kita menyiapkan tim percepatan untuk pemulihan ekonomi agar bisa lebih praktis. Tim yang secara sektoral mendorong UMKM untuk tumbuh dan meningkatkan demand kredit juga mesti didorong," kata Ganjar. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman mengatakan pembangunan Jawa Tengah harus tetap fokus pada penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian guna menyejahterakan masyarakat. Hal itu, menurut Sukirman, selaras dengan target untuk menurunkan angka kemiskinan. 

"Kita kemarin sedang semangat-semangatnya menurunkan angka kemiskinan tapi kemudian pandemi datang. Maka ini akan muncul angka kemiskinan baru yang sangat luar biasa. Ini menjadi catatan penting. Kita harus tetap upayakan tahun 2023 angka kemiskinan tetap turun sampai satu digit," kata Sukirman. 

Selain masukan dari DPRD Jawa Tengah, perwakilan penyandang disabilitas turut memberikan usulan agar memperhatikan penerimaan pegawai yag yang sesuai dengan persentase yakni sebanyak satu persen di swasta dan dua persen di ASN maupun BUMN dan BUMD. 

"Penyandang disabilitas penting karena dia juga sulit dalam kondisi yang seperti ini, tidak diskriminatif. Lalu mereka juga meminta adanya penerjemah untuk kawan tuli di semua penjelasan-penjelasan pemerintah. Saya kira ini bagus. Kemudian perbaikan perda di kabupaten/kota yang belum sesuai dengan undang-undang nasional terkait penyandang disabilitas," kata Ganjar. 

Masukan lainnya datang dari forum anak dan PGRI Jawa Tengah. Forum anak menyampaikan bahwa masih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, juga berharap anak-anak segera sekolah dan meminta guru agar segera divaksin. 

Disisi Di sisi lain, PGRI menyampaikan memang tidak mudah untuk melakukan pembelajaran dalam kondisi pandemi seperti ini. Saran dari PGRI tetap disiapkan tatap muka namun dengan SOP ketat. 

“Lalu ada juga usulan untuk guru yang rasionya kurang dibanding murid ini penerimaan CPNS jangan tidak ada, kalau perlu ditambah, atau dipercepat. Ini masukan yang menurut saya bagus," jelas Ganjar.