KOTA MAGELANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kamis (17/03/2022) meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Magelang. Lokasi MPP  yang menempati Gedung Sasana Bumi Kyai Sepanjang ini  merupakan MPP ke-11 yang beroperasi di Jawa Tengah. 

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyampaikan, bahwa Tersedianya sarana prasarana memadai di MPP, mesti diimbangi dengan kualitas personel yang melayani. 

"Yang tidak kalah penting Bapak/ Ibu sekalian, adalah bagaimana dengan personilnya. Jadi mungkin mall ini magrong-magrong (megah), tapi personilnya, ASN nya juga harus mengubah mindset," katanya 

ASN yang mempunyai mindset, bahwa menjadi ASN derajatnya lebih tinggi dari masyarakat tidak akan pernah bisa melayani dengan baik. Mindset seperti ini diminta Sekda, harus dirubah. Perlu ada revolusi mental seperti yang diharapkan KemenPAN RB. 

"Itu adalah bagaimana memunculkan jiwa-jiwa (melayani) kita, memposisikan kita (pada) posisi yang betul," tuturnya 

Apabila ASN bisa mereformasi diri sebagai pelayan masyarakat, maka akan muncul keikhlasan. Sekda menegaskan bahwa tugas ASN adalah membantu masyarakat, sehingga segala pelayanan publik yang dibutuhkan bisa terpenuhi. 

Sementara itu, MenPAN - RB Tjahjo Kumolo pada sambutannya mengapresiasi Pemerintah Kota Magelang yang sudah berupaya merealisasikan MPP. Saat ini MPP Kota Magelang telah memiliki 26 counter pelayanan dan 303 jenis perizinan. Keberadaan MPP menurutnya adalah bagian dari reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

"Bukan berarti sebelumnya tidak ada pelayanan publik. Sudah ada pasti. Tapi ini lebih untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih untuk mengintegrasikan pelayanan publik," tuturnya. 

Kehadiran MPP, kata Tjahjo, selain mempercepat proses pelayanan publik, juga menjadi faktor pendorong untuk membangun aparatur sipil pemerintah yang profesional, inovatif dan menekan angka korupsi. Melalui MPP, pelayanan yang diberikan akan lebih transparan. Terutama pelayanan publik di sektor perizinan. 

"Karena pertemuan-pertemuan (mengurus) izin itu akan sangat-sangat rawan korupsi," ujar dia.