GOWA - Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah didapuk KPK sebagai salah satu dari 10 desa percontohan antikorupsi nasional. Prestasi itu semakin menguatkan tekad Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menjadikan 7.809 desa di Jawa Tengah sebagai percontohan desa antikorupsi nasional. 

Hal itu disampaikan Ganjar saat mengikuti acara pembentukan percontohan desa antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6).  "Iya (Desa Banyubiru) salah satu dari 10 desa di 10 provinsi yang dipilih KPK untuk jadi percontohan. Ini akan jadi pionir. Tapi kita akan genjot lagi. Pulang dari sini, saya perintahkan semua desa di Jateng melakukan itu," kata Ganjar. 

Selain Desa Banyu Biru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ada 9 desa lainnya yang juga terpilih sebagai desa percontoh antikorupsi, yaitu; Desa Kamang Hilia, Agam, Sumatera Barat, Desa Hanura Kabupaten Pesawaran Lampung, Desa Cibiru Wetan di Bandung Jabar, Desa Sukojati Kab. Banyuwangi Jatim, Desa Kutuh Kab. Badung, Bali, Desa Kumbang di Lombok NTB, Desa Detusuko Barat, Kab Ende NTT, Desa Mungguk Kalbar dan Desa Pakatto Gowa Sulsel. 

Ganjar menilai, pembentukan percontohan desa antikorupsi ini merupakan momentum yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga masyarakat dapat mengkritisi dan mengawasi penggunaan anggaran desa mereka. 

"Penggunaan dana desa cukup dikritisi masyarakat. Selain itu, Pak Firli Bahuri tadi menyebut sudah banyak kepala desa atau aparatur desa yang ditangkap. Meskipun banyak juga (yang kinerjanya) bagus, (ada)yang sudah bangun jalan dan lainnya," ucapnya. 

Agar semakin banyak yang memahami tentang tata kelola anggaran negara, Ganjar menilai program ini sangat baik untuk membantu melawan praktik-praktik korupsi. 

"Ini bagian dari KPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, termasuk kita di daerah. Bagaimana (kita) menyiapkan daerah berintegritas, transparan dan akuntabel dalam penggunaan keuangan negara. Apakah itu bankeu (bantuan keuangan), dana desa dan lainnnya," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, korupsi tidak hanya terjadi di masyarakat perkotaan. Saat ini, praktik korupsi juga terjadi di masyarakat pedesaan. Data Kementerian Keuangan, mencatat, pemerintah telah mengeluarkan anggaran bagi desa-desa di Indonesia senilai Rp468 triliun. Ternyata, sebagian dari anggaran tersebut dalam penggunaannya diselewengkan. 

"Setidaknya ada 601 perkara korupsi yang melibatkan 688 kepala desa atau perangkat desa yang menjadi tersangka. Angka ini harus kita hentikan. Tidak boleh lagi ada kades dan perangkat yang melakukan praktik korupsi," ujar Ketua KPK. 

Sejurus dengan pendapat Ketua KPK, Ganjar berharap meskipun yang dijadikan percontohan hanya 10 desa di 10 provinsi, namun ia berharap desa-desa lain bisa mengikuti. "Semangat antikorupsi ini tidak boleh padam. Indonesia harus bebas dari korupsi. Mari kita wujudkan desa bebas korupsi untuk mencapai Indonesia bersih dari korupsi," pungkasnya. 

Sebagai gubernur yang derahnya terpilih sebagai Desa Percontohan Anti Korupsi, Ganjar mendapat penghormatan dari masyarakat adat Makasar untuk menjalani prosesi Pepe-peperi ri Makka. Ganjar berdiri di panggung, lalu ia dikelilingi dua perempuan membawa tongkat api. Api yang menyala di ujung tongkat diarahkan ke lengan sampai ke sekujur Ganjar. Tidak ada rasa panas, apa lagi luka, Ganjar justru tersenyum gembira menikmati prosesi ini.