SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mengingatkan dengan tegas para kepala SMAN/SMKN/SLBN di wilayahnya agar menjauhi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal itu tertuang dalam pakta integritas yang disepakati bersama saat  Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan kepada Kepala SMAN, SMKN, dan SLBN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. 

“Saya juga sampaikan, pakta integritas mesti dilaksanakan. (Bila) pakta integritas dilanggar maka (jabatannya) saya copot dan mereka setuju,” ujar Gubernur usai pelaksanaan acara pelantikan yang diadakan di kantor Gubernur Jateng, Selasa (12/7/2022). 

Pada mereka Gubernur juga berpesan agar para guru memperhatikan pendidikan karakter para siswa. “Sehingga anak-anak tidak dibebani dengan ketakutan-ketakutan. Dibully (ejek) oleh temannya, mungkin gurunya, (serta) ancaman di luar, apakah itu narkoba, pornografi, radikalisme. Karena itu anak-anak mesti dipersiapkan, kepala sekolah juga mengawal,” tegasnya. 

Pengawalan yang dimaksud adalah, upaya para kepala sekolah untuk memastikan dunia pendidikan Jateng bisa kreatif, inovatif, adaptatif terhadap perubahan. “Anak-anak harus adaptif terhadap perubahan, bisa mengikuti jalur (jaman) agar masa depannya jauh lebih baik,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jateng Wisnu Zaroh mengatakan pakta integritas yang disepakati 126 kepala sekolah yang dilantik hari ini, secara umum berisi nilai-nilai Pancasila dan larangan melakukan KKN. “Berisi Pancasila, UUD 45, tidak melakukan KKN. Bahkan memastikan KKN tidak ada sama sekali. Tidak melanggar norma, etika, baik sosial, agama dan sebagainya. Intinya semacam itu pakta integritas itu,” terang Wisnu. 

Secara lebih lengkap, isi pakta integritas adalah setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, tidak bergabung/berafiliasi  dengan kelompok/organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain juga, tidak akan melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama. Tidak hanya itu, juga berperan secara proaktif dalam pencegahan praktik KKN. 

Pakta integritas selanjutnya, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi  KKN. Juga,  tidak akan melakukan tindakan/perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan/jabatan/penugasan yang dapat dikategorikan sebagai suap/gratifikasi. Apabila terbukti melanggar hal yang ada di pakta integritas, maka akan bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku atau diberhentikan dari  status atau jabatan atau penugasan.